Denpasar (bisnisbali.com)-Inflasi menjadi tantangan yang harus dihadapi negara-negara di dunia saat ini termasuk Indonesia yang mencatat inflasi tertahan pada angka 4,9 persen. Langkah-langkah untuk menekan inflasi tentu harus dilakukan saat ini.
Guna menekan laju inflasi di Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar akan menggelar operasi pasar yang menjadi strategi jangka pendek. Hal ini terungkap saat rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, KamWali Kota is (18/8) lalu.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, pelaksanaan operasi pasar murah dititikberatkan pada komoditas penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah dan kebutuhan pokok lainnya. Ini menjadi strategi jangka pendek untuk menekan laju inflasi. Operasi pasar dilakukan melalui program Sewaka Mart milik Perumda Pasar Sewaka Dharma. “Untuk strategi jangka pendek, pada Agustus ini hingga Desember nanti kami akan menggelar operasi pasar guna menekan laju inflasi,” jelasnya.
Selebihnya Wali Kota menyampaikan, Pemkot Denpasar akan melakukan kerja sama antardaerah untuk mendorong pemenuhan pasokan komoditas. Selain itu, melaksanakan program gerakan tanam hortikultura di pekarangan rumah bekerja sama dengan TP PKK yang diharapkan dapat menekan laju inflasi.
“Ke depannya langkah-langkah pengendalian inflasi diarahkan pada tercapainya ketersedian pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif sesuai dengan Roadmap TPID Tahun 2022-2024,” papar Jaya Negara.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Bali Trisno Nugroho mengungkapkan, inflasi Denpasar pada Juli 2022 sebesar 6,72 persen. Lebih tinggi dari target inflasi nasional sebesar 4,94 persen. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk menekan laju inflasi salah satunya dengan operasi pasar murah.
Pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Kota Denpasar yang akan melakukan operasi pasar mulai Agustus hingga Desember mendatang. ‘’Dengan adanya operasi pasar tentu dapat memberikan harga yang berimbang terutama pada volatile food seperti cabai dan bawang merah serta kebutuhan pokok lainnya,” ujarnya.
Trisno Nugroho menambahkan, untuk panjang perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pangan sebagai aggregator dalam mengurangi rantai distribusi. Selain itu diperlukan Modernisasi Pertanian dan Efisiensi Biaya Produksi Pemanfaatan Controlled Atmosphere Storage (CAS), pembangunan pasar induk untuk komoditas bahan pokok dan hortikultura serta monitoring distribusi di pintu masuk dan keluar pelabuhan. *wid
