JAKARTA (bisnisbali.com) – Holding Ultra Mikro (UMi) yang diinisiasi Kementerian BUMN dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai induk dan melibatkan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dinilai menjadi fondasi ekonomi kerakyatan.
Sebab melalui Holding UMi, negara hadir memperkuat ekonomi mulai dari pemberdayaan pelaku usaha di segmen terkecil. Sebagai upaya penguatan landasan ekonomi nasional. Terkait itu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diadopsi pihaknya ada dua.
Pertama bagaimana Kementerian BUMN memastikan usaha pelaku UMKM dan UMi mendapatkan pembiayaan yang sesuai dilengkapi dengan pendampingan yang tidak kalah penting. Kedua, menjaga rantai pasok.
“Contoh bagaimana kita konsolidasi BRI, dengan PNM, dan Pegadaian. BRI itu kan memastikan UMKM naik kelas yang tadinya ultra mikro, melalui PNM pinjaman Rp1 juta – Rp4 juta, lalu naik ke Pegadaian yang pinjamannnya mungkin Rp20 juta – Rp50 juta, nanti naik lagi ke BRI. Ini yang positif bagaimana mereka punya kesempatan buat naik kelas tetapi tidak hanya tadi hanya membiayai, tapi juga dengan pendampingan-pendampingan. Ini yang penting,” ujarnya menegaskan.
Terbukti, lanjut Erick, PNM yang memberdayakan ekonomi kaum ibu melalui mekanisme group lending mengalami pertumbuhan hingga 7,1 juta nasabah. Pertumbuhan tersebut dicatatkan ketika kondisi ekonomi masih dibayang-bayangi pandemi.
Menurut Erick hal itu mengindikasikan terjadi pembukaan lapangan kerja sebanyak 7,1 juta melalui program PNM setelah tergabung dalam Holding UMi. Karena PNM memperoleh sokongan likuiditas yang kuat dari BRI.
“Belum program-program yang lain (dari BRI dan Pegadaian). Jadi, fundamental yang kami terus bangun memang di ekonomi kerakyatan. Tidak anti yang besar, yang besar harus kami dorong juga, tetapi kalau sebagai fondasi tidak bisa hanya yang besar, kapitalis dibilang, oligarki nggak bisa. Kita harus yang ekonomi kerakyatan karena mayoritas di situ,” tutur Erick menekankan.
Oleh karena itu, Holding UMi yang lahir sejak September 2021 semakin membuktikan kehadiran negara secara langsung untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Di mana perusahaan besar atau korporasi harus bersinergi dengan pelaku usaha yang paling kecil sekalipun.
“Ini yang kami jaga dan saya yakini, pemerintahan Presiden Jokowi fokus bagaimana pembedahan ekonomi kerakyatan ini, menjadi platform yang tepat. Kita tidak mungkin ke arah yang menjadi kapitalis oligarki tetapi bagaimana ekonomi kerakyatan sebagai fondasi,” imbuhnya.
Holding UMi pun semakin menegaskan bahwa BUMN hadir bukan sebagai ‘Menara Gading’, namun harus mendorong ekonomi kerakyatan menjaga rantai pasok. Oleh karena itu, BUMN pun terbuka bekerjasama dengan private sector, swasta, bahkan strategic partner dari luar negeri.
“Tetapi harus komitmen dengan ekosistem yang kami bangun atau blue print kita. Bukan blue print China, blue print Amerika, tetapi blue print Indonesia,” pungkasnya.
Kinerja Holding UMi
Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan Holding Ultra Mikro telah menargetkan bisa melayani 55 juta nasabah untuk diberdayakan hingga 2024. Upaya BRI untuk go smaller pada sektor ultra mikro tidak lepas dari temuan bahwa sektor UMKM memiliki multiplier effect yang kuat bagi masyarakat Indonesia.
“Sebanyak 99 persen entitas bisnis di Indonesia itu merupakan UMKM dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 62 persen. Dan yang terpenting adalah sektor UMKM bisa menyerap 97,22 persen tenaga kerja di Indonesia. Saya kira peran kita dalam mendorong ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan menaikelaskan mereka,” ungkap Sunarso.
Sebagai pendukung utama sektor UMKM, BRI telah berkontribusi 67 persen terhadap kredit UMKM nasional. BRI pun terus mempertajam fokus penyaluran kredit UMKM, tercermin dari komposisi kredit UMKM di BRI yang telah mencapai 84 persen dari total kredit.
Hingga kuartal II-2022, BRI secara konsolidasi berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp1.104,79 triliun atau tumbuh 8,75 persen year on year (YoY). Secara khusus, portofolio kredit UMKM BRI secara konsolidasi tercatat tumbuh sebesar 9,81 persen year on year (YoY) dari Rp837,82 triliun di akhir Juni 2021 menjadi Rp920 triliun di akhir Juni 2022.
Ke depan, Sunarso menyebut Holding Ultra Mikro akan terus difokuskan untuk dapat melayani pelaku usaha ultra mikro yang unbankable.
“Strategi yang kami lakukan adalah pemberdayaan usaha melalui group lending di PNM. Kemudian kami mengintegrasikan layanan sehingga pelaku usaha ultra mikro yang sudah naik kelas dapat memilih berbagai layanan yang sesuai kebutuhannya, baik pinjaman berbasis gadai di Pegadaian atau kredit di BRI,” terangnya.
Di samping itu, Sunarso membeberkan BRI juga senantiasa menerapkan strategi business following stimulus untuk mengeskalasi pemulihan ekonomi. Hal ini tampak dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai gambaran, BRI diberikan kuota penyaluran KUR oleh pemerintah sebesar Rp260 triliun atau 70 persen dari proporsi KUR nasional. Alokasi KUR BRI tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp195,59 triliun, dengan realisasi penyaluran Rp194,9 triliun.
“Dari riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), setiap nasabah penerima KUR rata-rata mempekerjakan 3 orang. Kemudian masing-masing dari masing-masing 3 orang saja, maka KUR BRI diperkirakan akan menyerap 32,1 juta total lapangan kerja di Indonesia,” pungkasnya. *rah
