Denpasar (bisnisbali.com) – Pemerintah terus memperkuat keamanan digital seiring dengan akselerasi transformasi digital. Cyber security sangat penting dikembangkan, apalagi sekarang sudah menerapkan tanda tangan digital. “Keamanan digital sangat penting untuk meniadakan jumlah serangan digital yang cukup sering menyerang situs web pemerintah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 yang dipantau di Denpasar, Senin (11/7).
Meskipun demikian, penandatanganan dokumen secara digital sebetulnya lebih aman karena potensi dokumen tercecer dapat diminimalisasi. Di samping itu, penandatanganan dokumen secara digital juga membuat aktivitas pemerintahan menjadi lebih efisien. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk alat tulis kantor (ATK) pun dapat berkurang dan dialihkan untuk mengembangkan infrastruktur digital di dalam negeri.
Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia sejak 2020, anggaran pemerintah untuk pelaksanaan pertemuan secara langsung dapat ditekan karena banyak pertemuan dilakukan melalui platform digital.
“Di Kementerian Keuangan, kami melihat pengelolaan anggaran berubah karena selama pandemi semua aktivitas kita berpindah ke digital sehingga semua biaya untuk konektivitas digital meningkat tapi saya harap sesudah itu ada efisiensi dari biaya meeting dan perjalanan dinas,” imbuhnya.
Ke depan, ia berharap penyelenggaraan pertemuan luar jaringan dan dalam jaringan dapat dilaksanakan secara berimbang. Pasalnya, kegiatan-kegiatan luar jaringan pemerintah masih diperlukan untuk turut mengerek naik kegiatan masyarakat. “Jadi, tetap perlu ada keseimbangan agar kegiatan pemerintah ada yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, BI mencatat sebanyak 18,7 juta merchant atau pedagang dan pengguna telah tersambung dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sejak pertama kali diluncurkan pada 17 Agustus 2019 hingga saat ini. “Dari total tersebut sebanyak 90 persen adalah UMKM,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Nusa Dua.
Ia menargetkan pada tahun ini pedagang dan pengguna QRIS bisa mencapai 30 juta dan 65 juta pada tiga tahun mendatang. Dengan sinergi dan kolaborasi erat, Indonesia berhasil selamat dari Covid-19 lantaran sangat didukung oleh cepatnya ekonomi dan keuangan digital Indonesia.
Perry menuturkan hal tersebut terlihat dari cepatnya perkembangan e-commerce di Tanah Air, yakni naik 31 persen pada tahun ini menjadi Rp536 triliun, serta uang elektronik yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp360 triliun atau naik 18 persen.
Selain itu seluruh layanan perbankan digital pada tahun ini diproyeksikan meningkat Rp51.000 triliun atau naik 26 persen. “Kemajuan ini bisa memperkuat ekonomi kita. Elektronifikasi bantuan sosial serta transaksi keuangan daerah dan berbagai moda transportasi adalah digitalisasi, ini sinergi dan kolaborasi to get things done,” tutur Perry Warjiyo.
Di sisi lain ia menyebutkan bank sentral juga telah meluncurkan Blueprint Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 2019. Digitalisasi sistem pembayaran Indonesia mendukung penuh arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan digitalisasi ekonomi dan keuangan di Tanah Air.
Selain itu telah diluncurkan pula jalan tol untuk transaksi ritel yaitu BI Fast Payment pada tahun lalu, yang telah menjadi penyelamat selama Covid-19. Pada tahun ini BI juga akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN-5 untuk QRIS antarnegara, fast payment, dan kerja sama mata uang lokal. “Di sinilah BI mendukung penuh untuk melakukan digitalisasi pembayaran guna mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia,” tegas Perry Warjiyo. *rah