Denpasar (bisnisbali.com) –Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Bali senantiasa mendorong penggunaan transaksi nontunai di daerah ini. Alhasil transaksi nontunai di Bali terus mengalami peningkatan dan berharap mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital, khususnya pemberdayaan ekonomi UMKM. Kepala KPwBI Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Kamis (2/6) menerangkan transaksi nontunai masyarakat kian meningkat menggunakan sistem QR Code Indonesia Standard (QRIS) dan mobile banking. “Secara pasti transaksi nontunai di Bali terus naik. Ini sejalan dengan era digitalisasi dan hidup sehat,” katanya.
Ia menerangkan pada periode Januari -April 2022, transaksi uang elektronik di Bali mengalami peningkatan sebesar 61,4 persen atau sebesar 7 juta transaksi dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2021, yaitu meningkat dari 11,7 transaksi di tahun 2021 menjadi 18,9 juta transaksi di tahun 2022. Sedangkan dari sisi nominal meningkat sebesar Rp474 miliar atau 52,5 persen, yaitu dari Rp903,5 miliar pada periode Januari-April 2021 menjadi Rp1,4 triliun pada periode Januari – April 2022.
Trisno Nugroho mengungkapkan, digitalisasi kini juga sudah menyasar semua sektor. Salah satunya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mengubah transaksi pembayaran dari sistem tunai menjadi nontunai (digital) melalui QRIS.
Disebutkan per 14 April 2022 di Bali sudah ada 444.541 merchant QRIS yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. BI terus mendorong sistem pembayaran non tunaimelalui QRIS. Dari sisi sebaran Denpasar mencapai 193.564 merchant atau 44 persen, Badung 119.235 merchant atau 27 persen, Gianyar 44.340 merchant atau 10 persen, Buleleng 27.529 merchant atau 6 persen, Tabanan 22.999 merchant atau 5 persen, Karangasem 11.383 merchant atau 2 persen, Jembrana 10.259 merchant atau 2 persen, Klungkung 8.699 merchant atau 2 persen dan Bangli 6.553 merchant atau 1 persen. “Kita tidak bisa menghindari perkembangan elektronifikasi transaksi secara digital,” paparnya.
Sistem pembayaran melalui QRIS juga akan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus bermanfaat dalam meningkatkan pada pemerintah maupun pendapatan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Sementara itu pemerhati ekonomi Kusumayani, M.M. menyampaikan, tidak dipungkiri panndemi Covid-19 secara tidak langsung membuat ekosistem digital mengalami terobosan dan inovasi. Tidak heran saat ini transaksi digital tumbuh secara masif dan digitalisasi juga ikut mempercepat pemulihan perekonomian. “Tidak dipungkiri bila selama pandemi transaksi semua mengarah ke digital. Digitalisasi terjadi di segala sektor ekonomi mulai transaksi pembayaran, belanja, pajak, perbankan, rumah sakit, semua sektor pembayaran, penerimaan pemerintah, pengelolaan keuangan pemerintah dan masih banyak lainnya yang semuanya secara online atau digital,” katanya.
Terobosan digitalisasi ini, diakui, tentu sejalan dengan program pemerintah untuk mengedepankan ekosistem digital yang bermuara pada perekonomian yang lebih baik. Manfaat atas transaksi secara digital juga sudah dirasakan secara masif baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat. “Semua kini serba praktis, mudah dan cepat dengan digitalisasi,” ujarnya. *dik
