Denpasar (bisnisbali.com) – Sejumlah orangtua mahasiswa baru Universitas Udayana (Unud) mengeluhkan Keputusan Rektor Unud, Prof. Dr. Nyoman Antara, terkait program student dormitory (asrama mahasiswa). Para orangtua mahasiswa tersebut mengaku belum pernah dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan tentang student dormitory tersebut.
“Saya dihubungi oleh beberapa orangtua dan calon mahasiswa baru Universitas Udayana yang baru diterima lewat jalur SNMPTN. Dan saya sudah berusaha menghubungi via chat sebanyak 2 kali, tapi belum mendapatkan respons dari Rektor Unud, Prof. Nyoman Antara,” papar anggota DPR RI, Nyoman Parta, dalam rilisnya, Senin (11/4/2022).
Menurut Parta, para orangtua dan calon mahasiswa baru menyampaikan pertanyaan dan keluhannya tentang Keputusan Rektor Unud dalam program Student Dormitory terhadap mahasiswa baru.
“Selama ini mereka belum pernah dikumpulkan dan mendapatkan penjelasan secara langsung,” jelas Parta.
Dipaparkan, sejumlah pertanyaan disampaikan orangtua mahasiswa baru Unud terkait program asrama mahasiswa.
“Mereka harus membayar per tanggal 14 April 2022. Padahal asramanya belum terbangun. Apakah uang sewa asrama mereka dipakai untuk membangun asrama?” tanya Parta mengutip salah satu pertanyaan orangtua mahasiswa.
Selain itu, kata politisi PDI Perjuangan asal Gianyar ini, harga sewa asrama per mahasiswa sebesar Rp 700 ribu hingga Rp 3,5 juta dari kelas superior, deluxe, privilege (disabilitas), privat, dan executive.
“Dengan adanya perbedaan kelas pada asrama itu, apakah tidak akan menimbulkan pengkastaan di antara para mahasiswa?”
Menurut Parta, para orangtua mahasiswa juga mengeluhkan, asrama sampai hari ini belum dibangun, sementara mahasiswa sudah diminta membayar uang asrama dan dijadikan persyaratan dalam melakukan registrasi ulang.
“Orangtua dan mahasiswa yang menghubungi saya mengeluhkan belum ada kepastian kapan asrama selesai dibangun dan mulai bisa ditempati. Apakah lagi 6 bulan atau 1 tahun. Orangtua mengeluhkan biaya ganda yang harus dikeluarkan, sudah bayar asrama tapi karena asramanya belum jadi juga harus mengeluarkan biaya untuk sewa kos. Tentu ini akan memberatkan karena banyak dari orangtua kehilangan pekerjaan akibat pandemi,” ujar Parta.
Menurut mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali ini, calon mahasiswa juga mempertanyakan apa urgensinya mengasramakan mahasiswa. Di satu sisi ada program Kampus Merdeka, yang justru mengharuskan mahasiswa ada di tempat praktik atau di tengah-tengah masyarakat.
“Orangtua yang dekat lokasi kampus juga mengeluhkan karena diwajibkan juga tinggal di asrama, padahal mereka punya rumah yang lokasinya dekat dengan kampus. Mahasiswa baru Unud kan banyak, apa akan diasramakan semua atau bagaimana?” tanya Parta, menyampaikan keluhan orangtua mahasiswa.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menyarankan pihak Rektorat Unud mengundang calon mahasiswa baru dan orangtuanya untuk diberikan penjelasan. *rah
