Gianyar (bisnisbali.com)-Setelah turun melakukan monitoring dan evaluasi (monev), Komisi II DPRD Gianyar kembali memanggil Dinas PUPR, Disperindag, Bappeda dan Litbang serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Gianyar, Selasa (22/2). Pemanggilan ini dalam rangka membahas dan mematangkan rencana pembangunan Pasar Ubud di ruang rapat Pimpinan DPRD Gianyar.
Ketua Komisi II DPRD Gianyar Wayan Suartana, Rabu (23/2), mengatakan dalam rapat kerja dengan SKPD terkait tersebut antara lain disampaikan hasil monev sebelumnya di Pasar Ubud. Anggota Komisi II memberikan masukan supaya arsitektur Pasar Ubud bernuansa budaya Bali karena Ubud merupakan rohnya pariwisata Pulau Dewata.
Anggota Komisi II DPRD Gianyar juga menyoroti proses relokasi para pedagang selama pembangunan Pasar Ubud. Dalam situasi seperti sekarang ini, Dewan minta Pemkab Gianyar tidak mempersulit para pedagang Pasar Ubud.
Sesuai pemaparan Kepala Disperindag Gianyar, relokasi pedagang Pasar Ubud  dipusatkan di Pasar Singekerta. Pembongkaran pasar lama akan dilaksanakan akhir Februari sampai Maret 2022. Proses tender pembangunan akan dilakukan April 2022. Pada Mei mendatang sudah ada pemenang tender dan langsung kontrak kerja.
Anggaran pembangunan Pasar Ubud bersumber dari DAK sebesar Rp75 miliar dan dana pendampingan Rp25 miliar. Pembangunan yang bersumber dari DAK akan selesai dikerjakan pada Desember. Sementara pengerjaan secara keseluruhan direncanakan berakhir Maret 2023.
Ketika para pedagang sudah mulai menempati los atau toko, Komisi II menekankan tidak ada lagi ada yang berjualan di pelataran dan di jalan. “Ini juga terkait sampah-sampah pasar. Ini mesti diperhatikan oleh pengelola pasar agar tidak menjadi momok dan membuat Pasar Ubud menjadi kumuh kembali,” tegas Wayan Suartana.
Pihaknya akan mengawal semua tahapan pembangunan Pasar Ubud. “Kami akan mengawasi setiap tahapan rancangan program Pasar Ubud yang dilaksanakan Bupati Gianyar,” tambahnya. *kup
