Denpasar (bisnisbali.com) – Meskipun Bali menjadi Provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia, namun tak dipungkiri kasus tersebut masih ada. Untuk mempercepat penanggulangan stunting di Bali, perlu dilakukan mapping atau pemetaan penyebab terbanyak kasus stunting, sehingga bisa fokus pada satu poin penanganan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat bertemu tim dari BKKBN Provinsi Bali yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dr. Ni Luh Gede Sukardiasih bertempat di ruang tamu Wakil Gubernur Bali, kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (26/1).
“Dari penjelasan Ibu tadi penyebab stunting bisa dimulai dari saat menjadi calon ibu hingga saat anak lahir yang tentu berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Untuk itu kita cari penyebab utama di mana sehingga kita bisa cari solusi,” beber wagub yang akrab dipanggil Cok Ace ini.
Cok Ace juga minta penanganan stunting di Bali terus dilakukan dengan bersinergi dengan lintas terkait, seperti Dinas PMDDukCapil, Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK dengan memprioritaskan wilayah yang mempunyai risiko stunting tinggi.
Tak lupa, tokoh Puri Ubud ini juga mengapresiasi Langkah BKKBN Provinsi Bali yang mulai sosialisasi pencegahan stunting dari tingkat Yowana atau muda mudi. Menurutnya idealnya anak muda yang hendak menikah sudah bisa cek kesehatan sebelum menikah. “Jadi kita tahu mereka sehat atau ada penyakit tertentu. Karena mereka jugalah nanti yang akan melahirkan generasi penerus,” tutupnya.
Sebelumnya dr. Ni Luh Gede Sukardiasih menyatakan, tujuan pertemuan ini adalah upaya koordinasi dalam percepatan penurunan stunting di Bali. Sukardiasih juga menyampaikan program terkait percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali.
BKKBN telah melakukan upaya penurunan dan pencegahan stunting. Salahnya dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan di Desa, Kader PKK dan Kader KB, melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu pascapersalinan, anak usia di bawah 5 tahun (balita).
“TPK ini nantinya ada di setiap desa, di mana sebelum melaksanakan kegiatan akan dilatih oleh BKKBN pada bulan November 2021. Dalam melaksanakan sosialisasi, TPK ini dapat melakukan secara tatap muka langsung maupun melalui online kepada keluarga,” ungkapnya.
Selain itu penyuluhan dan sosialisasi juga sudah dilakukan untuk kaum muda terutama remaja putri agar menjaga kesehatan demi mencegah melahirkan anak stunting. “Stunting itu dipengaruhi oleh 1.000 hari pertama kehidupan para anak, yaitu dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Jadi sebelum masa kehamilan juga berpengaruh,” tutupnya.
Audiensi ini juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Adat, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina, serta Kepala Bidang Kesehata Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, M.Kes. *rah