Jakarta (bisnisbali.com) – Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius terhadap upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Kementerian Kominfo memberikan dukungan upaya itu melalui program-program strategis komunikasi publik, penyediaan pusat data dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk akses internet.
Johnny menyatakan, penanganan stunting perlu dimulai dengan melakukan sosialisasi dengan skala nasional. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo telah menyiapkan dukungan komunikasi publik.
“Pak Usman (Dirjen IKP Kominfo) sudah menyiapkan program sosialisasi penurunan stunting, bahkan saya minta mulai di TV agar langsung dilaporkan kepada masyarakat. Program talkshow sudah jalan semuanya,” ujarnya dalam pertemuan dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/01/2022).
Menurut Menkominfo, komunikasi publik dilaksanakan sebagai bentuk kampanye pemerintah dengan berbagai macam strategi. Sedangkan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga perlu mengampanyekan secara efektif dengan menyasar masyarakat luas.
“Ada macam-macam strategi komunikasinya. Kita sudah siapkan bahan komunikasi publik,” jelasnya.
Berdasarkan dokumen dari BKKBN berkaitan dengan percepatan penuruan stunting di Indonesia masih terdapat beberapa provinsi dengan angka stunting rata-rata di atas 30%. Padahal, Pemerintah menetapkan target setiap tahunnya harus mencapai 10%. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong upaya komunikasi juga dilakukan serius seiring dengan penanganan stunting.
“Mau menangani penurunan stunting ini dalam dua tahun juga bisa turun jadi 10% kalau serius. Jangankan minta 14%, jauh dibawahnya bisa. Ini program sektor yang perlu dikomunikasikan. Saya mau korelasinya searah antara yang kita komunikasikan dengan program yang kita lakukan,” tandasnya.
Infrastruktur TIK
Menkominfo menyatakan pihaknya juga akan membantu menyediakan aplikasi dan pusat data melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Namun, Menteri Johnny menekankan agar kebutuhan kapasitas data sudah harus siap.
“Terkait dengan aplikasi dari Kominfo sederhana saja, saya sudah cek kita bisa bantu untuk pemerintahan berbasis elektronik. Kalau perlu pusat data pun saya siapkan. Dan saya harus pastikan dan tahu dulu berapa kapasitas prosesor berapa kapasitas memorinya, berapa kapasitas virtual CPU. Jadi saya harus tahu klafikasinya, selebihnya nanti kita bantu,” ujarnya.
Kementerian Kominfo siap berkolaborasi dengan BKKBN dengan memperhatikan korelasi program pemerintah pusat yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Indonesia.
“Saya dukung (penyediaan aplikasi dan pusat data). Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Semmy (Dirjen Aptika Kominfo) untuk disiapkan, silahkan Pak Hasto (Kepala BKKBN) presentasikan,” jelasnya.
Menkominfo juga menekankan aspek ketahanan dan kedaulatan bangsa dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, data pribadi yang berkaitan dengan stunting perlu dilindungi dengan baik.
“Pusat datanya harus bagus. Jangan sampai menaruh di tempat yang tidak dikawal enkripsinya dengan baik. Jadi, jangan sampai teknologi pusat datanya lemah,” tandasnya.
Selain itu, Kementerian Kominfo menyiapkan dukungan infrastruktur TIK di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terpencil) maupun di wilayah non-3T. Menurut Menteri Johnny, guna mendukung pelaksanaan program stunting di tingkat kecamatan oleh BKKBN, pihaknya akan memastikan ketersediaan jaringan internet.
“Kalau di tingkat kecamatan, seharusnya sudah tidak ada yang blankspot. Kalau di wilayah 3T, saya akan lihat apakah desa terkait sudah ada dalam program Kominfo. Sedangkan kalau yang akses internet, saya akan langsung hubungkan ke satelit,” jelasnya.
Dalam pertemuan dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan; dan Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi. *rah
