JAKARTA (bisnisbali.com) – KUR merupakan salah satu program pemerintah yang dipandang mampu memacu pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kapabilitas pengusaha, khususnya pada masa pandemi ini.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, di tengah situasi pendemi Covid-19 ini, makin banyak pelaku usaha khususnya segmen UMKM yang membutuhkan pinjaman lunak untuk menyelamatkan serta mengembangkan usahanya.
Di sinilah KUR hadir dengan menawarkan bunga yang cenderung lebih lunak dibandingkan dengan fasilitas pembiayaan pada umumnya. Bahkan beberapa survey menyebutkan, sekitar 70 persen lebih responden UMKM menginginkan pembiayaan baru dengan bunga lebih rendah, untuk memulai usahanya kembali ketika pandemi mereda akibat dampak dari penurunan angka penyebaran virus Covid-19.
“Selama pandemi, tentu saja ada yang usahanya sempat berhenti secara berkala. Pilihan satu-satunya hanyalah KUR, yang paling diminati oleh para pelaku UMKM. Jadi KUR juga mengalami transformasi dengan perluasan plafon, penambahan plafon, juga kemudian lebih banyak alokasi untuk usaha-usaha yang sifatnya produktif,” imbuhnya.
Seperti yang telah diketahui, pemerintah meningkatkan target penyaluran KUR tahun ini dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun. Pemerintah pun menetapkan perpanjangan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari – Desember 2021 yang awalnya 6 persen. Sehingga, suku bunga KUR tahun ini menjadi 3 persen.
Selain itu, semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR dan plafon tanpa jaminan hingga nilainya sebesar Rp100 juta. Langkah tersebut menurutnya sudah tepat. Dengan demikian, pelaku usaha yang menjadi target sasaran KUR dihadapkan pada kebijakan yang memberikan jaminan pasti dalam menjalankan usaha di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi.
Bhima juga mengatakan meskipun langkah pemerintah tersebut secara lansung akan berdampak positif pada percepatan pemulihan ekonomi di tataran bawah, namun aka nada efek jangka panjang bagi para pelaku UMKM untuk menjalankan usaha kembali secara stabil.
“Diharapkan nantinya hal ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan laju lapangan kerja dan juga bisa mempercepat UMKM yang ingin memanfaatkan momentum digitalisasi selama pandemi. Pelaku UMKM bisa meminjam KUR, kemudian digunakan untuk pembelian bahan baku, atau pemberian barang-barang modal untuk mempercepat masuk ke dalam platform digital,” ujar Bhima.
Dia pun mengapresiasi penyaluran KUR melalui bank-bank milik negara yang cukup efektif khususnya BRI yang memiliki jaringan terbesar dan tersebar di Tanah Air. Menurutnya, hal itu bisa ditingkatkan dengan membentuk ekosistem melalui bank BUMN tersebut, salah satunya melalui integrasi/channeling dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau koperasi sehingga realisasinya bisa lebih cepat.
“Jelas melalui bank Himbara penyalurannya lebih efektif karena menyentuh sampai ke daerah-daerah terpencil, khususnya BRI dengan mengandalkan jaringan unit kerjanya yang tersebar dan terbesar di Indonesia, ditambah lagi dengan kekuatan core bisnisnya pada segmen UMKM. Berbagai inovasi juga harus terus menerus diperbaharui sehingga coverage dari KUR nya bisa lebih besar. Apa lagi ada 64 juta pelaku UMKM dan sebagian besar masih unbankable, yang masih belum tersentuh oleh akses perbankan,” jelasnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, bagian Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), penyaluran KUR hingga 11 November 2021 telah mencapai Rp244,87 triliun. Jumlah tersebut diserap 6.480.672 debitur. Jika dirinci secara lebih mendetail, KUR Super Mikro terserap Rp9,21 triliun melalui 1.047.506 debitur, KUR Mikro terealisasi Rp152,99 triliun oleh 5.006.263 debitur, KUR Kecil atau khusus sebesar Rp82,65 triliun kepada 425.779 debitur, dan KUR Penempatan TKI mencapai Rp17,30 miliar bagi 1.124 debitur.
Penyaluran KUR terus didorong oleh perbankan nasional, salah satunya adalah BRI yang merupakan penyalur KUR terbesar. Hingga akhir Oktober 2021, BRI telah berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp.160 triliun kepada 5,4 juta pelaku UMKM. Nilai ini setara dengan 82,1% dibandingkan dengan target penyaluran KUR BRI di tahun ini, yakni sebesar Rp195 triliun. Pencapaian ini meningkat 37% dibandingkan penyaluran KUR pada tahun 2020 yang lalu.
Mayoritas KUR BRI disalurkan ke sektor produksi, seperti pertanian, perburuan dan kehutanan, kelautan dan perikanan serta industri pengolahan. Disamping itu, BRI juga dianggap mampu menjaga kualitas KUR yang disalurkan, hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang tercatat 1,19%. *rah
