PERBEDAAN pandangan dan pemahaman dalam kehidupan bermasyarakat kerap memicu konflik atau ketegangan di desa adat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gianyar I Dewa Gede Putra Amarta mengatakan, penyelesaian kasus adat tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan mesti melibatkan lembaga atau instansi terkait guna mendapatkan penyelesaian terbaik.
Ia mencontohkan konflik Program PTSL di Desa Adat Jero Kuta, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, sempat memunculkan ketegangan bendesa bersama prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng dengan perwakilan 70 warga Desa Adat Jero Kuta Pejeng yang keberatan. Sesuai arahan Bupati Gianyar, ketegangan akibat konflik pensertifikatan tanah tebe ini diselesaikan melalui jalur mediasi.
Dijelaskannya, menyelesaikan kasus (konflik) atau masalah adat dibutuhkan studi kasus. Diawali mencari apa yang menjadi akar permasalahan dilihat dari histori/sejarah kasus, selanjutnya melihat keinginan pihak yang berkonflik dan memahami regulasi yang memayungi kasus/konflik tersebut.
Setelah melakukan studi kasus baru mendengarkan keluhan dan keinginan masing-masing yang berkonflik dalam kerangka upaya mediasi. Keinginan kedua belah pihak yang berkonflik mesti dipadukan menuju satu titik temu upaya perdamaian. “Dengan mengacu hasil studi kasus, kedua belah pihak yang berkonflik mesti menyadari jika ada salah satu pihak atau kedua belah pihak kemungkinan melakukan tindakan atau pemahaman yang salah sehingga bisa melangkah menuju perdamaian,” ucapnya.
Konflik Program PTSL di Desa Adat Jero Kuta berhasil menemukan titik temu perdamaian setelah pertemuan mediasi melibatkan berbagai pihak seperti Sekdakab Gianyar, Kepala Kesbangpol, Kejari, Kantor BPN, Wakapolres, Ketua MDA dan Camat Tampaksiring. “Penyelesaian masalah adat mesti melibatkan berbagai pihak dan yang utama minta tuntunan yang di Atas sehingga dimudahkan dalam mendapatkan titik temu perdamaian,” tegasnya. *kup