Optimalkan Pelayanan PBB dan BPHTB

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Tabanan melakukan audiensi di Kantor Bupati Tabanan, Rabu (8/9).

257
AUDIENSI - Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menerima audiensi IPPAT.

Tabanan (bisnisbali.com) – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Tabanan melakukan audiensi di Kantor Bupati Tabanan, Rabu (8/9). Ketua IPPAT Tabanan beserta beberapa anggotanya dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Tabanan diterima Bupati Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., didampingi Sekda, Asisten dan OPD terkait.

Dalam audiensi santai itu, perkumpulan/organisasi PPAT tersebut memberikan berbagai masukan kepada Bupati Tabanan untuk penyempurnaan regulasi atau aturan dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan PBB dan BPHTB yang akan berdampak pada optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Sanjaya memberikan apresiasi atas masukan tersebut. Menurutnya, dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Tabanan yang salah satunya  membangun data Desa Presisi, diperlukan optimalisasi PBB dan BPHTB terutama pada sistem regulasi. Data PBB dan BPHTB yang tepat dan akurat adalah salah satu kunci sukses membangun data Desa Presisi untuk kesejahteraan masyarakat Tabanan.

Pihaknya berharap IPPAT yang terdiri dari kumpulan pejabat PPAT bisa terus bersinergi dalam memberikan masukan dan bimbingan kepada seluruh jajaran terkait di Pemkab Tabanan, sehingga optimalisasi pelayanan PBB dan BPHTB dapat diwujudkan. “Data yang baik dan akurat disertai regulasi yang benar tentu akan berdampak positif terutama bagi PAD ke depannya,” ungkap Bupati Sanjaya.

Ia juga minta kepada OPD terkait agar serius melakukan diskusi dengan pihak IPPAT. Hal ini sangat penting dilakukan bukan hanya untuk optimalisasi PBB dan BPHTB dalam meningkatkan PAD, tapi juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Tabanan. Bupati Sanjaya menekankan agar pihak terkait bekerja dengan sungguh-sungguh serta fokus dan selalu berkomitmen mewujudkan penyempurnaan regulasi dalam bidang PBB dan BPHTB. *man