Denpasar (bisnisbali.com) – Belum pulihnya kondisi ekonomi saat ini, membuat beberapa pelaku usaha kelimpungan dalam mempertahankan bisnisnya. Hal tersebut juga berimbas ke beberapa anggota Hipmi Bali. Menurut, Ketua Hipmi Bali, Pande Agus Permana Widura saat ditemui belum lama ini di Denpasar, memang ada beberapa anggota, demi mempertahankan unit usaha utamanya agar tetap bertahan sampai menjual aset-aset lain dimiliki. Tentu hal tersebut dilakukan agar mampu mepertahankan bisnis utama tersebut.
“Satu-dua anggota saat ini telah ada menjual unit usaha penunjangnya. Akan tetapi tak signifikan jumlahnya,” jelasnya.
Dirinya mencontohkan, misal ada anggota bergerak di bidang usaha retail menjadi bisnis utamanya. Selain bisnis utamanya tersebut juga memiliki aset maupun bisnis lain, itulah telah dijual demi mampu mempertahankan unit usaha utamanya tersebut.
“Misal, ada anggota memiliki restaurant dan tanah. Itu sampai dijual oleh mereka agar bisnis utamanya tetapa mampu bertahan dalam ditengah kondisi saat ini,” ujarnya.
Jadi, itu menjadi fenomena di Bali dalam kondisi saat ini. Jika dilihat kebanggaan orang Bali tentu jangan sampai menjual aset. Akan tetapi, tabungan yang berupa aset akhirnya dijual murah saat ini. “Kondisi tersebut sangat saya sayangkan terjadi saat ini,” pungkas Widura.
Ia menilai, jika dilihat secara umum Provinsi Bali sangat tergantung pada sektor Pariwisata. Dapat dikatakan hampir 80 persen masyarakat menggantungkan hidup pada kedatangan wisatawan. Tentu kondisi tersebut sangat mempengaruhi Provinsi Bali. Jika dilihat saat ini, pertumbuhan ekonomi Bali ada pada posisi terakhir dari 34 Provinsi di Indonesia.
Melihat hal tersebut ia menilai, Bali membutuhkan perlakukan khusus karena jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan nasional terlihat telah terjadi gap cukup signifikan antara -2% sampai -9%,tentu sangat jauh sekali.
Di sini, perlu ada kerja sama antara Menteri Keuangan RI, OJK, BI, Himbara agar dapat secara bersama-sama membuat formula khusus untuk Bali. “Untuk menyelamatkan Bali dalam kehancuran permanen secara ekonomi, tentu pemberlakuan khusus tersebut diperlukan,” jelasnya.
Selain itu, ada POJK, yang nantinya dapat menolong pelaku usaha di Bali. Karena, di Tengah Pandemi banyak pelaku usaha Bali maju kena mundur kena. “Misal, jika diilustrasikan ada salah satu pelaku usaha memiliki total aset Rp10 miliar hutang di perbankan tinggal Rp1 sampai Rp2 miliar. Akan tetapi, karena telah mengambil restrukturisasi, jadi tidak dapat menambah hutang. Padahal mereka sangat membutuhkan menambah hutang tersebut, agar dana dapat dimanfatkan untuk maintenance usaha dimiliki saat ini,” paparnya.
Selain itu, jika dapat diberi pinjaman dana kembali oleh Pemerintah, setidaknya SDM hotel akan dapat dipanggil dibekerjakan kembali untuk maintenance. “Sehingga, karyawan sebelumnya selama satu setengah tahun tidak digaji tentu memperoleh uang kembali,” ucapnya.
Jika dilihat di Bali, peredaran uang sudah sangat merosot, turun 60 persen dari tahun sebelumnya. Melihat kondisi tersebut, setidaknya Bali khususnya mendapat kebijakan dari Menteri terkait bagaimana memberi pertolongan terhadap Bali. “Karena, jika dilihat efek dominonya sangat membatu untuk bisa bertahan di tengah kondisi seperti saat ini,” pungkas Pande. *rah