Denpasar (bisnisbali.com) – Mengevaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang berlaku sejak 3-20 Juli 2021 masih dipandang pengetatan yang dilakukan terkesan mubazir. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memiliki strategi jelas dalam menekan laju Covid-19. Bendahara Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih baru-baru ini mengatakan ada sejumlah hal yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dilaksanakan pemerintah. “Salah satunya adalah menambah kapasitas rumah sakit dalam penanganan pasien Covid-19,” katanya.
Ia menilai PPKM akan tetap terus diperpanjang jika tidak ada kenaikan kapasitas atau penurunan angka penularan Covid-19 secara siginifikan. Khusus di Bali, Pratiksa Linggih menyayangkan kelambanan pemerintah setempat dalam mengantisipasi lonjakan kasus.
Gubernur Koster pun dianggap pasif dan terkesan sangat tunduk dengan semua instruksi pusat. “Sebagai pemerintah daerah Bali yang melihat langsung kondisi lapangan harusnya Gubernur bisa menjelaskan secara riil ke pusat kondisi Bali seperti apa,” ujarnya.
Hipmi sejauh ini juga belum melihat langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah dianggapnya lebih mementingkan eksekusi proyek, ketimbang memikirkan rakyat Bali yang terancam mati kelaparan. Pihaknya menilai sebetulnya banyak hal bisa dilakukan pemerintah, di antaranya meningkatkan ketahanan terhadap Covid-19. Selain itu bekerja sama juga dengan hotel-hotel untuk isolasi mandiri. “Tidak hanya di rumah sakit. Untuk yang isoman bisa ditempatkan di hotel-hotel,” paparnya.
Itu akan mempermudah akses juga untuk memonitor. Sebab bercermin di Jakarta dikabarkan ratusan orang meninggal karena isoman di rumah. “Mereka tidak tahu harus ngapain. Daripada pemerintah investasi dengan membangun rumah sakit baru, kenapa tidak memanfaatkan hotel-hotel yang ada?” terangnya. *dik