Denpasar (bisnisbali.com) – Selama pandemi Covid-19 tidak terkendali atau tertangani dengan baik, maka ekonomi ke depannya masih akan terdampak. Untuk itu diperlukan peran semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat, pelaku usaha tanpa terkecuali untuk bersama-sama mendukung berbagai kebijakan untuk mengendalikan bertambahnya kasus positif Covid-19 lewat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan taat protokol kesehatan 6M.
Praktisi ekonomi dari FEB Undiknas University, Agus Fredy Maradona, Ph.D., CA. di Denpasar, Minggu (11/7) mengatakan pengendalian tingkat pertambahan kasus Covid-19 di Bali, termasuk melalui progran vaksinasi, adalah syarat mutlak bagi perbaikan perekonomian Bali.
Secara umum, terang Fredy mengingat perekonomian Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata, maka pemulihan perekonomian Bali akan sangat ditentukan oleh pulihnya sektor pariwisata. “Saya berpandangan bahwa pulihnya sektor pariwisata akan sangat ditentukan oleh kapan kita benar-benar siap hidup berdampingan dengan Covid-19, seperti yang telah diumumkan oleh pemerintah Singapura,” katanya.
Untuk itu ia berharap pemerintah akan berani mengambil keputusan seperti itu (misalnya setelah program vaksinasi sudah menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia). ”Menurut saya, pemulihan perekonomian Bali saat ini mutlak bergantung pada pembukaan sektor pariwisata terutama bagi wisatawan mancangera. Untuk itu, mari kita dukung dan kawal rencana pemerintah untuk membuka sektor pariwisata Bali bagi wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Ia tidak memungkiri tentu ada kekhawatiran mengenai penyebaran virus corona. Untuk itu persiapan secara menyeluruh harus segera dilaksanakan, misalnya terus percepat program vaksinasi di Bali (yang saat ini sudah berjalan), misalnya program vaksinasi berbasis banjar, yang pelaksanaannya tanpa prosedur yang berbelit-belit. Selanjutnya tentunya masyarakat harus terus disiplin melaksanakan protokol kesehatan secara ketat seperti penerapan 6M yaitu memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun dan mentaati aturan, tidak berkerumun dan membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian harus menjadi adaptasi baru.
“Ketika pariwisata benar-benar dibuka bagi wisatawan mancanegara, maka perlu juga disiapkan mekanisme untuk memonitor kondisi kesehatan wisman. Nantinya, sedapat mungkin kesehatan wisman dipastikan selalu terjaga selama berlibur di Bali,” paparnya.
Jangan sampai justru wisman melaporkan terjangkit Covid-19 setelah kembali ke negaranya, dan Bali disalahkan sebagai tempat penyebaran Covid-19. Jika hal ini terjadi, maka kepercayaan masyarakat internasional terhadap Bali akan hilang, dan akan berdampak buruk terhadap upaya pemulihan pariwisata Bali.
Sementara itu Direktur International Studies Center of Economic and Law Studies (Celios), Zulfikar Rakhmat saat dihubungi mengatakan sekarang ini permasalahan yang paling besar yang mempengaruhi perekonomian itu adalah kasus Covid-19 yang tidak terkendali dan semakin parah.
“Jadi dengan adanya PPKM darurat, saya menilai memang akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, tetapi itu sifatnya sort term. Long term ekonomi akan pulih lebih baik,” tegasnya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah harus memperkuat implimentasi PPKM. “Selama covid belum terkendali, maka ekonomi akan terus terdampak. Bila Covid-19 bisa teratasi sudah pasti ekonomi bisa kembali lagi tumbuh,” ucapnya.
Disinggung berapa besar pertumbuhan ekonomi triwulan III/2021 dengan adanya PPKM darurat? Ia menyebutkan akan di bawah prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Seperti diketahui Sri Mulyani memperkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2021 akan lebih lemah dari proyeksi awal pemerintah, yakni di kisaran 6,5 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada berapa lama PPKM darurat bakal berlaku.*dik