Denpasar (bisnisbali.com) –Di tengah kasus positif Covid-19 harian yang meningkat tajam, pemerintah disarankan memilih alternatif lockdown langsung daripada menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaraat (PPKM) mikro atau pun menetapkan PPKM Darurat. Dengan lockdown selama 14 hari berpeluang menekan risiko kerugian ekonomi lebih sedikit.
“Dengan PPKM yang sudah diterapkan selama ini ternyata kasus masih mengalami peningkatan dan ekonomi masih kontraksi. Alhasil saya sarankan lebih baik langsung pakai lockdown selama 14 hari,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira saat dihubungi, Kamis (1/7) kemarin.
Ia menilai dengan lockdown, kondisi ekonomi akan turun drastis, tetapi risiko kerugian tidaklah besar. Kebijakan dengan lockdown atau tanpa lockdown, memang bakal ada kerugian produk domestik bruto (PDB), tetapi kerugian PDB dengan lockdown akan jauh lebih kecil dari kerugian tanpa lockdown. Diyakini setelah pemberlakuan itu maka pada kuartal keempat pertumbuhannya langsung positif karena ada momentum Natal dan Tahun Baru.
Dengan PPKM dirasakannya masih nanggung karena masih tetap boleh usaha dibuka. Ini juga akan menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha. “Pelaku usaha khususnya mal misalnya. Umumnya ramai pas jam pulang kerja yaitu jam 5 sore ke atas. Sekarang hanya boleh buka jam 5 sore, ya buat apa mereka,” ujarnya.
“Bila buka maka biaya operasional, gaji karyawan juga meningkat signifikan. Belum lagi biaya listriknya sehingga kebijakan ini serba nanggung.”
Menurut Bhima dengan adanya PPKM, kalau kasus hariannya juga tidak mengalami penurunan signifikan, ini yang perlu diwaspadai. Kenapa demikian karena yang terjadi justru ekonomi makin menurun drastis.
Diprediksi bila kondisi tersebut terjadi maka pada kuartal III/2021 kondisi ekonomi secara nasional lebih negatif. Kisaran negatif sampai minus 0,5 persen hingga minus 1 persen di kuartal III/ 2021 akibat PPKM. “Artinya begini selama pembatasan sosialnya efektif maka setelah dilonggarkan ekonominya akan pulih lebih solid. Tetapi kalau sudah diberikan PPKM ternyata kasus harian yang masih tinggi, kemudian juga okupansi di rumah sakitnya juga tinggi, biaya kesehatan yang bengkak maka PPKM yang gagal ini akan membawa imbas,” ujarnya. *dik
