Denpasar (bisnisbali.com) –Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) diterapkan oleh pemerintah karena hampir dalam sepekan terakhir kembali terjadi lonjakan kasus positif Covid-19. PPKM darurat dimulai pada 3 Juli 2021 dan akan berlangsung hingga 20 Juli 2021.
Menyikapi kondisi ini pemerhati ekonomi dari UNHI, Putu Krisna Adwitya Sanjaya, S.E., M.Si. di Denpasar, Kamis (1/7) menyampaikan intinya semua pihak bersama-sama untuk komit, disiplin dan taat akan protokol kesehatan (prokes) 3M yaitu memakai masker saat berjumpa orang lain, mencuci tangan setiap memulai atau mengakhiri kegiatan dan menjaga jarak aman saat bersama orang lain. Termasuk 6M yaitu memakai masker dengan benar, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat dan istirahat cukup serta menjauhi kerumunan.
“Dengan begitu justru mendapatkan manfaat dari aspek kesehatan dan juga ekonomi. Aspek kesehatan dijaga betul dengan masyarakat sehat maka perputaran ekonomi juga bergeliat,” katanya.
Itu berarti tidak menghasilkan laju perekonomian yang semu. Dalam arti ekonomi dibuka tanpa adanya pembatasan. Diharapkan tidak terjadi ketika ekonomi naik disertai ada lonjakan kasus baru.
“Kini kita semua harus mulai mengubah mindset. Sebab belum bisa memprediksi kapan Covid-19 ini akan berakhir. Yang bisa dilakukan adalah beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam hidup seperti terapkan prokes 3 M ditambah penggunaan digital, internet dan lainnya untuk menunjang aktivitas di era baru ini,” ujarnya.
Krisna pun menjelaskan PPKM dilakukan pemerintah untuk sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam waktu belakangan ini. Kebijakan mulai di antaranya work from home (WFH) 75 persen, pembatasan jam operasional usaha, penutupan sementara bagi penggunaan sarana publik, pembelajaran secara daring dan lainnya.
Tetapi di sisi lain bidang-bidang usaha yang urgen seperti kebutuhan pokok, konstruksi masih tetap dapat beroperasi. “Saya melihat masih ada peluang dan ruang sebenarnya untuk perekonomian tetap berjalan,” ujarnya.
Terkait kebijakan apa yang cocok di tengah kasus pandemi saat ini?. Ia tidak mau mengatakan apa yang lebih cocok diterapkan apakan PSBB, PPKM ataupun lockdown karena esensinya hampir sama yakni untuk membatasi mobilitas manusia secara langsung guna mengurangi atau memitigasi resiko penularan Covid-19. Terlebih lagi, sudah muncul beberapa kasus varian baru dari covid ini yang memiliki efek yang lebih heterogen.
“Apabila program-program pembatasan itu dilakukan dengan kesadaran, kompak, disiplin, komit, terintegrasi hingga satuan yang paling bawah saya yakin Covid-19 ini akan lebih mudah dikendalikan,” paparnya.
Itu berkaca dari kasus dan pengalaman beberapa negara lain seperti di Eropa (yang bahkan bisa menonton live pertandingan Euro di stadion), New Zealand yang sudah berstatus bebas covid. *dik