Tabanan (bisnisbali.com) –Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan memastikan tetap melakukan pengawasan terhadap koperasi sekaligus dalam rangka mencegah koperasi ‘sakit’ akibat dampak pandemi Covid-19. Langkah ini menyusul dampak refocusing anggaran untuk Covid-19 yang memotong hingga 50 persen lebih dari pagu yang dianggarkan sebelumnya.
Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Tabanan, anggaran kegiatan di antaranya untuk pengawasan yang awalnya dialokasikan Rp 49.992.650 saat ini dipotong Rp 30.407.800 atau hanya menyisakan Rp 19.584.850. Begitu pula anggaran untuk penilaian kesehatan dari alokasi awal yang mencapai Rp 64.297.400, kini dipangkas Rp 49.337.850 atau tinggal menyisakan Rp 14.959.550.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tabanan I Made Yasa, Kamis (17/6) kemarin, mengungkapkan hingga kini pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kalangan koperasi. Fungsi pengawasan dipertahankan meski anggaran untuk sejumlah alokasi kegiatan mengalami efisiensi atau refocusing, bahkan ada yang tidak mendapat dukungan dana tahun ini. ‘’Refocusing anggaran menyebabkan berkurangnya dukungan dana untuk penilaian koperasi. Bahkan, dukungan anggaran pengawasan ke koperasi tidak dialokasikan atau hilang tahun ini,” tuturnya.
Meski dukungan anggaran dikurangi, bahkan tidak dianggarkan, tugas dan fungsi pengawasan ke kalangan koperasi di Kabupaten Tabanan tetap berjalan. “Biaya untuk makan dan minum dikurangi biarlah, kami tidak masalah. Terpenting tidak memangkas biaya bahan bakar untuk turun ke lapangan,” ujarnya.
Mantan Kadis Pariwisata Tabanan ini memaklumi pemangkasan anggaran tersebut. Untuk menyikapi hal itu, pihaknya melakukan efisiensi sejumlah kegiatan. Salah satunya dalam sekali turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan ke kalangan koperasi termasuk LPD, kegiatan dilakukan dengan jangkauan jumlah tujuan objek pengawasan yang banyak. Cara ini lebih efisien dalam pemanfaatan biaya operasional.
Pengawasan terhadap koperasi penting dilakukan terlebih lagi di tengah pandemi Covid-19. Sebab, itu menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah selalu hadir mendampingi kalangan koperasi ketika mengalami permasalahan, salah satunya potensi munculnya permasalahan pengembalian kredit dari anggota koperasi. “Permasalahan yang muncul di kalangan koperasi sebagai dampak pandemi pasti selalu ada. Mudah-mudah dampaknya tidak kronis,” pungkas Made Yasa. *man
