Denpasar (bisnisbali.com) – Bali membutuhkan kebijakan spasial (khusus) bagi akselerasi pemulihan ekonomi di Pulau Dewata. Itu dalam upaya menghindari kerusakan yang permanen bagi Bali. Hal itu dikatakan Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali / Tourism Board (BTB), IB Partha Adnyana di Denpasar saat berdiskusi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung BTB baru-baru ini.
Kebijakan spasial di bidang fiskal keuangan dan kebijakan spasial di bidang pembukaan bagi PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri) karena saat ini kondisi Bali sangat siap untuk menerima untuk karantina seperti halnya Jakarta, Surabaya, Medan dan Manado.
Dalam diskusi yang dihadiri 10 stakeholder dari GIPI Bali/BTB, Bali MICE Forum, Dinas Pariwisata Bali tersebut sejumlah perwakilan asosiasi juga menyampaikan dukungannya terhadap Work From Bali dan berharap kegiatan ini bisa membantu kondisi Bali saat ini yang sangat parah dialami para pelaku industri pariwisata dan UMKM.
Sementara itu Sandiaga Salahuddin Uno meminta GIPI Bali untuk berperan serta dalam merealisasikan sejumlah prakondisi pembukaan pariwisata Bali. Antara lain penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin hingga perluasan testing terhadap wisatawan yang berlibur di Bali.
Peran serta dukungan dari GIPI Bali katanya sangat penting, mengingat kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah nantinya secara langsung dijalankan oleh seluruh anggota GIPI Bali. “Kita baru saja melakukan diskusi dan ini penyiapan konkret dari finalisasi persiapan pembukaan Bali. Tentunya kita butuh dukungan industri, karena akhirnya nanti yang akan mengeksekusi adalah temen-temen yang ada di garda terdepan, yaitu yang bergerak di industri pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Sandiaga Uno.
Ia menambahkan banyak masukan yang diterima, tapi pihaknya ingin meyakinkan bahwa proses penyiapan ini akhirnya bisa difinalkan jika mendapat dukungan dari semua pihak, terutama dari industri. “Karena langkah-langkah kerja yang ingin kita pertahankan ini semuanya ada di industri,” jelasnya.
Pembukaan pariwisata Bali diharapkannya dapat memulihkan perekonomian, terutama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Sebab, merujuk laporan keuangan pada akhir kuartal kedua yang berakhir pada Juni 2021, dijelaskannya perekonomian Bali kembali terkontraksi.
Bahkan, keuangan sejumlah hotel di Bali dilaporkan telah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini. “Dua minggu lagi kuartal kedua berakhir, nah data yang saya dapat bahwa kontraksi di Bali berlanjut dan angkanya ini tidak terlalu jauh dibandingkan dengan kuartal pertama, malah terkontraksi cukup dalam,” papar Sandiaga Uno.
Menurutnya ini yang harus disikapi segera, harus bergerak cepat dan harus menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu bagi siapa saja yang betul-betul membutuhkan. “Kalau tidak akan terjadi permanent damage atau kerusakan yang total dan fatal,” imbuhnya.
Peran serta seluruh pihak dibutuhkan dalam melengkapi pra kondisi pertama yakni, pengendalian Covid-19 serta sejumlah pra kondisi lainnya. Seperti pra kondisi kedua, yakni kondisi Covid-19 secara global.
Pra kondisi ketiga yang berkaitan dengan Travel Corridor Arrangement yang meliputi persyaratan bagi wisatawan, seperti sudah tervaksin dan melalui beberapa tahapan seperti testing sebelum keberangkatan. “Termasuk penanganan end to end CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) ini juga menjadi pertimbangan utama,” ungkapnya.
Ketua Bali MICE Forum Putu Gede Wiwin Gunawasika, mengatakan BMF berharap kegiatan audiensi beberapa waktu lalu bisa dibantu difasilitasi juga oleh Kemenparekraf untuk ke sejumlah instansi dan perusahaan swasta lainnya, serta mengimbau agar program dan kegiatan yang dilakukan di Bali bisa dikerjakan oleh PCO/EO dari Bali sehingga tidak hanya dikerjakan oleh PCO/EO dari Jakarta.*dik