Denpasar (bisnisbali.com) –Pandemi Covid-19 menyadarkan masyarakat Bali untuk membangkitkan sektor pertanian. Berbagai geliat telah dilakukan terutama dalam hal produksi, namun bagaimana dengan pemasaran atau bagian hilir?
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali I G.K. Kresna Budi dalam sebuah webinar belum lama ini mengatakan, permasalahan pertanian sangatlah kompleks, terutama soal anggaran. Hanya 1 persen APBD dianggarakan untuk pertanian Bali. Padahal di masa pandemi Covid-19 ini, sektor pertanian menjadi bagian penting untuk menunjang ekonomi rakyat Bali. Oleh karena itu, pihaknya akan memperjuangkan anggaran tersebut. “Mudah-mudahan ke depan anggaran yang bisa didapatkan di atas 5 persen,” ujarnya.
Selanjutnya dari sisi produksi pada sektor pertanian, berbagai hal mulai dipetakan. Membangun bendungan untuk mengatasi permasalahan sumber air yang kian menipis, menguatkan SDM untuk menghasilkan produk yang unggul dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan produksi, khususnya dalam hal pemasaran. Selama ini saat musim panen, harga yang didapatkan petani sering tidak bagus, bahkan cenderung merugi.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengungkapkan, sejalan dengan penguatan sektor pertanian untuk dijadikan pondasi perekonomian Bali, penajaman program hilir harus diperhatikan, sehingga produk yang dihasilkan oleh petani bisa diserap pasar.
Menurutnya, Dinas Pedagangan dan Perindustrian (Disperindag), Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pertanian Provinsi Bali sudah melakukan koordinasi. “Embrio awal yang direncanakan adalah mengaktifkan kembali subterminal agrobisnis, dibuatkan koperasi. Dalam hal ini perumda juga kami gerakkan untuk memasarkan hasil,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, petani tidak akan berjuang sendiri. Keberadaan pedagang (tengkulak) juga diharapkan tidak menghancurkan harga. “Kami sudah sepakat untuk itu,” terang Wiasthana Ika Putra. *wid
