Denpasar (bisnisbali.com) –Bank BPD Bali menyatakan akan mengikuti arahan pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penegasan itu disampaikan Dirut BPD Bali Nyoman Sudharma, di Denpasar, Rabu (28/4) kemarin.
Sudharma menilai, rencana pemerintah tersebut sasarannya pasti ke UMKM. Sementara, terkait tambahan plafon KUR tanpa jaminan menjadi Rp 100 juta, diprediksi fokus ke sektor produksi. Tahun ini, bank lokal Bali mengharapkan peningkatan penyaluran KUR dapat tercapai. Untuk memenuhi target realisasi penyaluran KUR, perbankan menerapkan berbagai strategi. “Penyaluran KUR sampai dengan kemarin telah mencapai Rp 266 miliar,” katanya.
Target KUR BPD Bali di 2021 mengalami peningkatan mencapai Rp 830,28 miliar. Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp 44,88 miliar atau 5,41 persen, KUR Mikro Rp 84,15 miliar (10,14 persen) dan KUR Kecil Rp701,25 miliar atau 84,45 persen. Di tengah pandemi Covid-19, penyaluran KUR Bank BPD Bali tetap baik dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) terjaga rendah.
Sebelumnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto menjelaskan, penyaluran KUR di Bali sebagai fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi pada triwulan I tahun 2021 lebih rendah dibandingkan periode sama tahun 2020. Hingga triwulan I 2021, penyaluran KUR telah mencapai Rp 1,6 triliun pada 32.673 debitur. “Penyaluran ini lebih rendah bila dibandingkan dengan penyaluran KUR pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp 1,9 triliun pada 37.808 debitur,” katanya.
Menurutnya, penurunan realisasi KUR di Bali ini cukup wajar mengingat pada triwulan I tahun 2020 belum begitu terdampak pandemi Covid-19, sehingga penyaluran KUR masih cukup baik. Berdasarkan skemanya, realisasi penyaluran KUR di Bali didominasi oleh KUR mikro atau pinjaman sampai dengan Rp 50 juta yang mencapai Rp 918,8 miliar. Disusul KUR kecil pinjaman sampai dengan Rp 500 juta dan super mikro sampai dengan Rp 10 juta yang masing-masing mencapai Rp 616,6 miliar dan Rp 31 miliar.
Tri pun menyampaikan, dari sisi sektor usahanya, penyaluran tetap didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan besaran 40 persen, disusul oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 22 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 16 persen. *dik
