KEBUTUHAN pupuk bersubsidi di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan. Kondisi tersebut salah satunya disumbang oleh tingginya animo masyarakat untuk bertani di tengah pandemi Covid-19.
“Setelah sektor pariwisata terpuruk akibat pandemi Covid-19, saat ini masyarakat kembali mencari penghidupan dari sektor pertanian dengan menggarap lahan yang ditinggalkan sejak lama,” tutur I Gusti Putu Wiadnyana yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan.
Akan tetapi pilihan bekerja di sektor pertanian tidak dibarengi dengan ketersedian pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. Itu tercermin dari usulan pupuk bersubsidi yang diajukan Dinas Pertanian Tabanan ke pusat tidak sesuai dengan harapan.
Menurut data di Dinas Pertanian Tabanan, sesuai elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), pengusulan alokasi pupuk bersubsidi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, tetapi yang turun atau yang diberikan oleh pemerintah pusat jauh berkurang. Padahal pihaknya mengusulkan alokasi pupuk sesuai luasan lahan pertanian 14.695 hektar dan kebutuhan para petani di setiap kecamatan yang ada di Tabanan.
Wiadnyana mencontohkan pupuk bersubsidi jenis urea, yang diusulkan 8.358 ton, tapi yang turun hanya 7.774 ton. Kemudian pupuk SP36, usulan dalam e-RDKK sebesar 506 ton, sedangkan yang turun 254 ton. Begitu pula pupuk ZA, dalam e-RDKK tahun 2021 sebesar 3.667 ton ternyata pihaknya mendapatkan mendapat jatah 587 ton. “Ini sangat jauh dan sangat kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk di Tabanan. Terlebih lagi untuk jenis NPK, usulan kami 14.486 ton ternyata alokasi yang diberikan hanya 5.794 ton,” sebutnya.
Mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani cukup menggunakan kartu tani. Apabila belum memiliki kartu tani, petani dapat menggunakan KTP. KTP disetorkan kepada produsen pupuk yang ada di masing-masing kecamatan di Tabanan. *man