Denpasar (bisnisbali.com) – Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2020 yang masih terkontraksi diharapkan menjadi perhatian di 2021. Salah satunya terkait stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2020 yang masih minus menunjukkan stimulus PEN terbukti kurang efektif karena ada perencanaan yang salah di awal pembentukan PEN. Masalah utama adalah kurangnya support pada sisi demand policy, yakni perlindungan sosial Rp 220,3 triliun dan realisasi belanja kesehatan Rp 63,5 triliun yang masih lebih kecil dibandingkan stimulus lain misalnya untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 60,7 triliun, insentif usaha Rp 56,1 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp 66,5 triliun dan insentif UMKM senilai Rp 112 triliun. “Idealnya pemerintah mendorong sisi permintaan atau demand side policy dibanding fokus pada sisi penawaran atau supply side policy,” katanya.
Ia menilai, jika permintaan belum terdorong dengan belanja pemerintah, maka percuma memberikan banyak keringanan bagi pelaku usaha. “Masalah utama ada di sisi lemahnya demand,” ujarnya.
Untuk itu, penyerapan anggaran pemerintah yang masih mengikuti pola sebelum pandemi atau waktu normal perlu segera diubah. Sebaiknya pada awal tahun 2021 pemerintah pusat dan pemda segera lakukan pengadaan barang dan jasa lebih cepat. “Jangan anggaran dicairkan di akhir tahun, bahkan beberapa pemda enjoy parkir dana di bank daerah,” ucapnya.
Menurut Bhima, praktik ini menghambat efektivitas belanja pemerintah untuk pemulihan ekonomi termasuk di daerah. Kendati demikian, ia menyatakan ada hal menarik dari pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV 2020 adalah penurunan dibanding kuartal ke III 2020 atau secara q-to-q (antar-kuartal).
Kuartal IV 2020 pertumbuhan q-to-q turun -0,42 persen dibanding kuartal ke III 2020 yang sebelumnya naik 5,05 persen. Ini membuktikan pola pemulihan ekonomi kembali turun pada kuartal ke IV jika dibanding kuartal ke III.
Sektor pertanian masih mengalami kenaikan pertumbuhan selama masa pandemi yakni 2,59 persen di kuartal IV. Sayangnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian sangat kurang. Bantuan subsidi pertanian yang belum merata, keterlambatan penyaluran pupuk subsidi, dan program regenerasi petani tidak berjalan optimal. “Sektor pertanian yang harusnya jadi tulang punggung serapan tenaga kerja karena banyaknya migrasi pengangguran perkotaan ke desa selama pandemi banyak terserap ke sektor pertanian,” paparnya.
Sementara, kontraksi industri pengolahan masih cukup besar yakni -3,14 persen (yoy) di kuartal IV 2020. Industri manufaktur juga menjadi penyumbang kontraksi terdalam pada kuartal IV yakni -0,65 persen, padahal ada peluang penetrasi ekspor ke pasar-pasar yang alami pemulihan cepat salah satunya Tiongkok.
Tapi yang terjadi adalah industri manufaktur kehilangan momentum karena Vietnam mampu tampil lebih baik dalam menarik relokasi pabrik dibanding Indonesia. Selain itu pasar di dalam negeri dibombardir oleh barang-barang impor baik bahan baku maupun barang konsumsi sehingga peran industri domestik semakin dianaktirikan.
Bhima Yudistira juga menilai, kehadiran e-commerce sayangnya lebih banyak menguntungkan produk impor dengan harga yang murah bahkan diberi ongkos kirim yang nyaris gratis. Barang impor makin mudah sampai ke end-customer, secara door-to-door tanpa adanya regulasi yang tepat mengatur arus barang impor via e-commerce dari pemerintah.*dik