Denpasar (bisnisbali.com) – Program vaksin mandiri atau vaksin gotong royong mesti mendapat prioritas untuk membangun kepercayaan pasar baik domestik maupun internasional. Dana recovery sektor pariwisata yang diarahkan ke vaksin dengan target 1,2 juta pekerja di sektor pariwisata akan mampu menumbuhkan dan membangkitkan kepercayaan publik terhadap Bali.
“Ini seiring dengan konsep FCC (Free Covid Corridor) yang diprogramkan Kemenparekraf,” kata Ketua Kadin Bali Made Ariandi saat pertemuan singkat Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno dengan Kadin Bali, di Desa Wisata Taro, Gianyar, belum lama ini. Dalam pertemuan tersebut Menparekraf ingin mendapatkan masukan dari Kadin Bali terkait program pemulihan ekonomi daerah khususnya bidang pariwisata yang menjadi lokomotif perekonomian di Bali.
Ariandi melalui informasi tertulisnya berharap pemerintah pusat melalui Kemenparekraf dapat segera menetapkan actionable programme berdasarkan diskusi dan rapat-rapat yang telah berjalan sejak tahun lalu. Pihaknya mengakui pemulihan tidak bisa sekaligus karena harus bertahap khususnya program jangka pendek yang actionable harus segera diluncurkan.
“Contohnya, alternatif stimulus bagi Bali dari kalangan investasi seperti apa, karena Bali butuh bantuan dana yang besar. Jika bisa pemerintah bisa mendorong para investor agar membantu pendanaan selain dari pemerintah sendiri,” katanya.
Dia menyebutkan, menanggapi hal tersebut Sandiaga Uno menelepon Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. “Atas permintaan kanda-kanda saya di Kadin Bali, kita langsung telepon Pak Bahlil sekarang. Ini harus cepat dan saya akan ajak Beliau datang ke Bali dalam kunjungan berkantor di sini bulan depan. Tentunya bersama para investor juga agar ini bisa cepat realisasinya, seperti apa yang kita mau dan bagaimana mekanismenya,” kata Sandiaga Uno.
Ketua DPD Masata Bali dan Waketum DPP IHGMA Ramia Adnyana melaporkan pariwisata Bali yang mati suri sejak Maret 2020 lalu ini berharap pemerintah agar memastikan langkah-langkah konkret yang berdampak secepatnya secara bertahap. “Pengetatan pengunjung ke Bali sudah, audit CHSE sudah ribuan tempat usaha, akhirnya PPKM,” ujarnya.
Diakuinya, Kadin Bali sangat mendukung dan setuju dengan konsep Pemprov Bali dengan Masyarakat Produktif Aman Covid (MPAC), pemerintah pusat harus mendukung hal tersebut juga dengan menyerap dan mempermudah akses-akses yang dibutuhkan Bali. Harapannya, tetap bisa survive dan bertahan di tengah badai Covid-19 yang maha dahsyat. “Karena di pariwisata saja kami di Bali ada hampir 75 ribu tenaga kerja yang telah dirumahkan dan bahkan tanpa gaji sesuai data September 2020 lalu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua NCPI Bali Agus Maha Usada mengatakan, Kadin Bali telah merancang beberapa pola investasi sebagai injeksi pemulihan ekonomi daerah. “Jadi, semua harus sesuai data, alokasi yang jelas dan transparan. Kami yakin dengan kajian yang tepat dan matang melibatkan pelaku usaha di daerah program re-injection fund berupa pola investasi yang berkelanjutan dan strategis akan mampu mengakselerasi recovery program ini,” katanya. *dik