NOTA Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) ditandatangani oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf, dan Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, Kamis (28/1) kemarin. Penandatangan nota kesepakatan bersama yang bertepatan dengan Purnama Kaulu ini dilaksanakan di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
Gubernur Koster dalam sambutannya mengatakan, Sipandu Beradat merupakan implementasi nyata dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat untuk memberdayakan kelembagaan di desa adat. Dalam hal ini, membangun ketertiban dan keamanan berbasis desa adat yang bersinergi dengan negara di dalam mengayomi dan menangani masalah yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat. “Ini model keamanan yang bagus dan baru pertama kali ada di Indonesia, yang langsung dipayungi oleh Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat,” tegasnya.
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra mengatakan, pelaksanaan Sipandu Beradat bertujuan mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala-niskala sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu dan perlu dibangun pengamanan wilayah (wewidangan) dan krama desa adat, krama tamiu dan tamiu berbasis desa adat, dengan mengintegrasikan kegiatan antarkomponen pengamanan di desa adat dengan membentuk Forum Sipandu Beradat. “Forum Sipandu Beradat dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat desa adat, kecamatan, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat Provinsi Bali,” jelasnya.
Dalam melaksanakan fungsi preemtif, Forum Sipandu Beradat memiliki tugas mengumpulkan, menerima, menganalisa serta melaporkan data yang berpotensi memunculkan gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kerawanan sosial. Laporan disampaikan ke pejabat yang berwenang, termasuk menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah. Forum Sipandu Beradat dapat melaksanakan kegiatan preventif terbatas berupa pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan, penjagaan lokasi tempat hiburan yang rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, pengawalan kegiatan kemasyarakatan, patroli ke tempat-tempat yang berpotensi rawan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dan pengawasan ketertiban lingkungan wilayah krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu di wilayah desa adat. Pihaknya telah menetapkan 15 desa adat di kabupaten/kota di Bali sebagai Desa Adat percontohan penerapan Sipandu Beradat.
Sementara itu, Kapolda Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra bersama Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf menyambut baik dibentuknya Forum Sipandu Beradat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal untuk menciptakan keamanan Bali.
Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menegaskan, selama ini desa adat sudah bersinergi dengan kepolisian dan TNI serta pemerintah daerah untuk mewujudkan Bali aman, damai dan rukun. “Dengan adanya Forum Sipandu Beradat ini, kami di MDA Provinsi Bali sangat menyambut baik,” tegasnya. *adv
