Denpasar (bisnisbali.com) – Pemerintah terus mendorong agar perbankan meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) ke sektor-sektor produktif. Penyaluran KUR sektor produktif ditargetkan mencapai 60 persen dan sisanya nonproduktif.
“Pada 2020, Bali juga sudah memenuhi target penyaluran KUR sektor produksi yaitu 60 persen dan nonproduksi 40 persen,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto, di Renon.
Ia mengatakan, berdasarkan historisnya, penyaluran KUR dari tahun 2017 hingga 2020 di Bali untuk sektor produksi terus mengalami peningkatan dibandingkan nonproduksi. Hal itu terlihat pada 2017, penyerapan ke sektor produksi mencapai 40,6 persen. Pada 2018 naik menjadi 45 persen, 2019 menjadi 57,6 persen dan 2020 menjadi 65,6 persen. Sedangkan, nonproduksi pada 2017 di kisaran 59,4 persen, 2018 turun ke 55 persen, 2019 ke 42,4 persen dan 2020 menjadi 34,4 persen.
Sementara, berdasarkan penyerapan KUR di kabupaten/kota, sektor produksi tertinggi terserap di Bangli dan terendah di Denpasar. Bangli sektor produksi 78,2 persen dan nonproduksi 21,8 persen. Disusul Badung 67,2 persen ke sektor produksi dan nonproduksi 32,8 persen. Buleleng 67 persen ke produksi dan nonproduksi 33 persen. Gianyar sebesar 65,6 persen ke produksi dan nonproduksi 34,4 persen. Tabanan sebanyak 64,4 persen produksi dan nonproduksi 35,6 persen. Jembrana untuk produksi sebanyak 60,4 persen dan nonproduksinya 39,6 persen.
Tri Budhianto menyebutkan, usaha perdagangan besar dan eceran paling banyak menyerap KUR- Usaha Ultra Mikro (UMi) tahun 2020. Dari total Rp 5,63 triliun KUR-UMi dengan 129.848 debitur, sebanyak 35,4 persen atau Rp 1,9 triliun terserap pada sektor perdagangan besar dan eceran.
Selanjutnya, sektor pertanian perburuan dan kehutanan 20,5 persen atau mencapai Rp 1,15 triliun. Kemudian di sektor industri pengolahan 18,3 persen, penyediaan akomodasi makan dan minum 12,4 persen serta sektor jasa kemasyarakatan 9,5 persen. untuk sektor perikanan hanya 1 persen.
Tri pun menyambut positif penyaluran KUR-UMi sektor alternatif per Pemda. “Yang dimaksudkan dengan sektor alternatif dalam hal ini adalah sektor-sektor yang dibiayai KUR dan memiliki korelasi rendah dengan sektor pariwisata jika dibandingkan dengan sektor lainnya, serta masih dapat dikembangkan sebagai alternatif di tengah kondisi terpuruknya sektor pariwisata,” paparnya.
Untuk sektor pertanian tertinggi terserap di Bangli mencapai 67,5 persen kemudian Buleleng 42,5 persen dan Tabanan 28, 9 persen. Sektor perikanan tertinggi terserap di Jembrana dan Karangasem yaitu sama-sama 2,4 persen dan Bangli 1,6 persen. Sektor konstruksi di Denpasar 42,5 persen, Bangli 24,2 persen dan Jembrana 28,9 persen. Sektor jasa pendidikan di Denpasar 0,7 persen, Badung, Klungkung dan Jembrana 0,3 persen. Kemudian, jasa kesehatan dan sosial Denpasar 2,9 persen, Jembrana 0,8 persen dan Gianyar sebanyak 0,7 persen.*dik