Denpasar (bisnisbali.com) –Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi hal wajib yang dilakukan setelah tutup buku akhir tahun. Di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan LPJ diarahkan taat pada penerapan protokol kesehatan (prokes) yang sistemnya diserahkan kembali ke desa adat masing-masing.
Kepala Lembaga Pemberdayaan (LP) LPD Provinsi Bali I Nengah Karma Yasa, S.E., saat dimintai konfirmasinya, Senin (18/1) kemarin, mengatakan dalam suasana pandemi Covid-19 mengumpulkan banyak orang menjadi hal yang harus dihindari, terlebih dengan meningkatnya kasus positif Covid-19 sejak beberapa hari terakhir. Untuk itu, tata cara pelaksanaan LPJ diberikan kewenangan kepada desa adat sesuai kondisi dan kesepakatan bersama di desa adat masing-masing. “Jadi, itu diserahkan ke masyarakat, apakah mau dengan perwakilan banjar, perwakilan sabha atau pilihan lainnya. Kami kembalikan ke desa adat dengan melihat situasi dan kesepakatan di desa adat,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, LPJ menjadi kewajiban yang harus dilakukan LPD setiap tahunnya karena terkait pengesahan pembagian laba dan pengesahan rencana kerja pada tahun berikutnya. Hal ini pun harus diketahui oleh masyarakat adat sebagai pemilik LPD. Rentang waktu pelaksanaan LPJ satu bulan setelah tutup buku dan paling lambat tiga bulan setelahnya. “Paling lambat itu hingga Maret. Rentangnya Januari sampai Maret,” ungkapnya.
Hingga pertengahan Januari ini, sejumlah LPD sudah melaksanakan LPJ, seperti beberapa LPD di Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar. Namun, untuk jumlah pastinya, Karya Yasa mengatakan belum bisa memberikan informasi lebih lanjut.
Disinggung soal perkembangan LPD di tengah pandemi covid-19, ia mengakui terjadi sedikit dinamika tahun 2020 lalu. Namun, secara umum dikatakannya pertumbuhan LPD masih sangat baik dan tetap bisa bertahan walaupun di tengah gunjangan perekonomian yang melanda Bali. *wid
