Denpasar (bisnisbali.com) – Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan banyak dipengaruhi perkembangan ekonomi nasional maupun global, khususnya di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi untuk meminimalisir kontraksi ekonomi.
Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali, Pande Agus Permana Widura, di Denpasar, Senin (18/1), mengatakan ada beberapa strategi yang diperlukan untuk menyikapi kondisi ekonomi yang dipengaruhi kondisi global. Strategi tersebut, mulai mengoptimalkan belanja negara, dengan wajib melibatkan pengusaha lokal. Pemerintah diharapkan melibatkan pengusaha lokal dalam beberapa pembangunan untuk memajukan industri selain pariwisata. “Sebagai pelaku usaha tentu kami berharap adanya kerja sama baik antara pihak swasta, termasuk dengan Hipmi dengan pemerintah,” katanya.
Ia pun menilai, di Bali ada banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkualitas dan berkuantitas yang bisa bersaing untuk standar internasional. Sektor usaha ini mungkin bisa dibantu untuk dibukakan jalan dan dipermudah prosesnya agar ekspor produk mereka bisa semakin terbuka. “Dengan melihat peluang tersebut, kami kira strategi kedua yaitu pemerintah membuka pintu ekspor bagi pelaku UKM dan UMKM sehingga bisa menembus pasar potensial di luar negeri,” ujarnya.
Kemudian, bantuan stimulus ekonomi dari pemerintah kepada pelaku usaha di Bali. Sebab, tantangan ekonomi pada 2021 ini masih tergolong berat. Terlebih Pulau Dewata sebagai penyumbang devisa kepariwisataan nasional, selama ini memiliki kontribusi signifikan bagi pendapatan negara.
“Stimulus-stimulus masih diperlukan pengusaha di Bali tahun ini agar bisa menjalankan usaha-usahanya. Harapannya, stimulus masih bisa diberikan pemerintah kepada pelaku usaha,” paparnya.
Ia pun menyebutkan, dari sisi internal tentu dengan mengoptimalkan skema belanja dari teman. Masyarakat maupun pelaku usaha untuk berbelanja di usaha lokal. Belanja dari teman merupakan upaya konkret dalam menekan perputaran uang tidak keluar dari Bali.
Pihaknya pun menilai, di tengah kondisi pandemi pemerintah hendaknya memberlakukan tiga kebijakan di tengah kondisi force majeure. Tiga kebijakan itu berupa gratis tes berbasis PCR maupun antigen, penambahan fasilitas rumah sakit dan perlakuan khusus bagi pelaku usaha pariwisata.
Ia menilai, jika Bali bisa memberikan gratis tes usap, itu bukan saja memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat yang ada di Bali, namun juga akan memberikan suatu pandangan tersendiri bagi calon wisatawan mancanegara yang akan datang ke Bali. “Wisatawan tentunya menganggap Bali benar-benar concern dan komitmen terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ucap Pande Widura. *dik