Denpasar (bisnisbali.com) –Pemprov Bali akan mengatur strategi agar masyarakat tidak kesulitan mencari dan membeli bahan pokok kebutuhan sehari-hari selama penerapan kebijakan PPKM. Pemerintah terutama akan memprioritaskan masyarakat yang tergolong tidak mampu yang jumlahnya meningkat akibat pemutusan hubungan kerja.
“Pemerintah sudah pasti akan mengatur kelancaran logistik pangan yang memadai. Hal ini mengingat Bali belum bisa menekan ketergantungan pasokan dari luar,” kata pemerhati ekonomi dan perbankan, I.B. Kade Perdana, di Renon, Jumat (8/1) .
Pemerintah juga diyakininya akan berupaya menjaga dan mengendalikan harga-harga agar tidak melonjak drastis sehingga pertumbuhan ekonomi Bali pada Januari 2021 bisa terjaga. Kendati demikian, ia tidak memungkiri pertumbuhan ekonomi di triwulan I tahun 2021 masih belum bisa tumbuh positif.
Bank Indonesia bahkan memperkirakan berada di kisaran minus 5,5 persen sampai minus 4,5 persen. Sejalan dengan itu perekonomian Bali masih sangat sulit bangkit sepanjang industri pariwisata belum normal dan Covid-19 belum reda.
Di sisi lain dia mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah dapat mengambil langkah cepat extraordinary dengan membangkitkan sektor-sektor di luar industri pariwisata. Termasuk segera mengambil langkah extraordinary dengan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur jalan, waduk dan lainnya. “Ini sebagai crash program project, dengan memperkuat sektor pertanian dalam arti luas tidak boleh ada lahan yang terbengkalai, nganggur, tidak produktif,” katanya.
Ia pun menilai, masyarakat Bali dapat diberikan bantuan mengembangkan pertanian termasuk pertanian rumah tangga secara hidroponik maupun aquaponik. *dik
