2021, DPRD Badung Putuskan Hibah Rp5 M

DPRD Badung menggelar rapat bersama pihak eksekutif.

HIBAH - Pada 2021 mendatang, dana hibah masing-masing anggota Dewan diputuskan Rp 5 miliar. Tampak pimpinan Dewan Badung masing-masing Ketua Putu Parwata (tengah) didampingi dua wakilnya Wayan Suyasa dan Made Sunarta saat memimpin rapat soal hibah ini.

Mangupura (bisnisbali.com) –DPRD Badung menggelar rapat bersama pihak eksekutif. Rapat dengan agenda pembahasan e-hibah dan pokok pikiran (pokir) dipimpin langsung oleh Ketua Dewan I Putu Parwata.

Pada rapat tersebut, Putu Parwata memutuskan hibah yang difasilitasi oleh anggota Dewan Rp5 miliar per anggota plus pokir Rp1 miliar. Keputusan tersebut disambut baik oleh anggota Dewan yang hadir dalam rapat. Akan tetapi pihak ekskutif yang hadir yakni Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Badung I Nyoman Sujendra dan Kadis Kominfo  IGN Gede Jaya Saputra tak bisa bekomentar banyak.

“Yang jelas, kami akan laporkan dulu kepada pimpinan hasil rapat hari ini,” kata Sujendra saat diminta konfirmasi usai menghadiri rapat.

Selain memutuskan pagu hibah, rapat Dewan yang juga dihadiri Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta itu juga meminta agar masing-masing anggota Dewan diberikan akses untuk menginput secara langsung daftar hibah yang difasilitasi dalam aplikasi e-hibah. Menurut Parwata, hal itu untuk memudahkan kerja pihak eksekutif. “Mohon berikan akun kepada masing-masing anggota Dewan untuk mengakses e-hibah,” kata Parwata.

Parwata juga mempertegas agar akun diamankan oleh pihak Kominfo untuk menghindari kesalahan. “Misalnya kalau pagunya Rp5 miliar. Jika dipasang hibah melebihi dari itu, sistem secara otomatis error. Jadi tidak bisa lebih dari pagu anggaran,” kata Parwata.

Selain itu, rapat itu juga membahas terkait mekanisme pemberian hibah tahun 2021. Hibah akan diberikan berupa barang. Misalnya untuk pembangunan pura maupun upacara yang dilakukan, semuanya akan diberikan berupa barang, tidak lagi secara gelondongan yang bisa swakelola oleh penerima hibah. Penerima hibah akan menerima berupa barang yang prosesnya dilakukan oleh pemerintah melalui proses tender.

Masalah baru muncul akan hal itu, Wakil Ketua Dewan I Made Sunarta tak sependapat akan hal itu. Ketua DPC Demokrat Badung itu khawatir, penyaluran hibah tidak dapat dilakukan seratus persen. Mengingat dalam proses tender, harga yang ditenderkan 80 persen. Jumlah tersebut pun akan dipotong pajak. “Itu artinya penerima hibah tidak akan menerima hibah seratus persen,” kata Sunarta.

Mekanisme lainnya adalah, pura wajib memiliki domisili. Terkait hal itu, anggota Dewan Wayan Sandra pun angkat bicara. Bagaimana bisa pura wajib memiliki domisili, lagian domisili hanya berlaku enam bulan. Kenapa pura harus ada surat domisili. Pura itu tidak akan pindah-pindah,” kata Sandra.

Kabag Kesra, I Nyoman Sujendra mengatakan, surat domisili diperlukan atas saran dari BPK. Itu untuk mencegah terjadi kesalahan. Berkaca dari masalah pemeberian hibah kepada kelompok tententu. Saat pengajuan hibah berbeda dengan alamat saat menerima hibah. “Makanya penting surat domisili itu. Untuk pura kami akan koordinasikan apakah mungkin dapat pengecualian,” kata Sujendra.

Berkenaan dengan pemerintah hibah berupa barang, Sujendra mengakui hal itu untuk mempermudah masyerakat penerima hibah.

“Menurut BPK ada ketidakberdayaan penerima hibah mengelola uang. Makanya disarankan kenapa tidak diberikan hibah berupa barang saja. Makanya itu kami akomodasi,” kata mantan Kabag Humas Badung itu. *adv

BAGIKAN