Denpasar (bisnisbali.com) – Dana hibah pariwisata yang disalurkan pemerintah diyakini dapat membantu pelaku usaha di sektor ini dalam mengurangi beban akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, dana hibah ini secara tidak langsung memancing pengusaha untuk lebih taat pajak.
“Kami menyambut positif dan mengapresiasi kebijakan terkait dana hibah pariwisata, terlebih di tengah kondisi ekonomi saat ini,” kata Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali, Pande Agus Permana Widura di Denpasar, Kamis (26/11).
Menurutnya, dampak positif yang bisa dirasakan langsung tentu bagi pelaku usaha di sektor pariwisata. Dengan dana hibah yang diterima, pelaku usaha yang terdampak keras di masa pandemi Covid-19 ini bisa tertolong. Selain itu, cara yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima hibah juga dipandang positif, karena menggunakan basis data pembayaran pajak hotel dan restoran pada 2019.
“Itu menunjukkan pajak yang dibayarkan pelaku usaha selama ini ada manfaatnya. Alhasil ke depannya akan memancing pengusaha lebih taat pajak,” ujarnya.
Mantan Ketua DPD REI Bali ini menerangkan pengusaha dalam menjalanan usaha tentu memerlukan kepastian. Satu sisi Covid-19 merupakan hal yang baru dan siapa saja tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya. Utamanya di Bali di mana 78 persen pengusaha berkaitan dengan sektor pariwisata.
Untuk itu, dalam upaya mendukung dunia pariwisata di Bali, Pande Agus Widura berharap pemerintah bisa melakukan beberapa tindakan longterm mengingat dana hibah sifatnya sementara. Transformasi bisnis yang dilakukan pengusaha di tengah kondisi saat ini pun dipandang memerlukan waktu yang lama.
Intinya bagaimana mengatasi pariwisata Bali agar kembali lagi seperti sebelumnya sehingga perekonomian di daerah ini bisa kembali bangkit. Membawahi 500 lebih anggota pengusaha muda dalam naungan Hipmi Bali, ia memberikan beberapa masukan. Pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha di seluruh Bali mengikuti protokol kesehatan 3 M.
Kedua, melakukan siasat atau marketing secara endorsement. Paling memungkinan saat ini menyasar market lokal maupu mancanegara. “Dengan melihat ketika kejadian gunung agung di mana Presiden Jokowi bisa datang langsung ke Bali dan efeknya pun signifikan menggerakan pariwisata, maka sebagai pelaku pariwisata kami harapkan Presiden juga bisa datang saat pandemi ke Bali untuk memberikan semangat,” ucapnya.
Presiden bisa hadir di Bali selain memberikan semangat bagi pelaku pariwisata, juga dapat memberikan kepercayaan bagi semua pihak dan pasar bila Bali aman.
Ketiga, ada strategi terkait pengaturan long weekend. Berdasarkan pengalaman long weekend sebelumnya, ada pertumbuhan signifikan kedatangam jumlah wisatawan domestic dari rata-rata dari 3 ribu per hari melonjak menjadi 20 ribu perhari. Tentu itu sangat membantu bagi Bali di tengah pertumbuhan ekonomi mengalami keterpurukan.
“Seandainya pengaturan long weekend bisa dilakukan setiap bulan paling tidak bisa mengkatrol pertumbuhan negatif ekonomi di Bali,” imbuhnya. Long weekend yang dimaksud dengan memindahkan hari libur nasional yang jatuh pada hari kerja ke hari akhir minggu, seperti kamis, jumat dan sabtu.
Pande Widura menilai dengan penerapan long weekend tidak memungkiri bisa mendatangkan wisatawan ke Bali. Tentunya juga, tegasnya, pelaku usaha harus menerapkan prokes ketat mulai dari airport, hotel, restoran hingga tempat wisata. Sebab tidak bisa medeungorang yang berlibur namun bisa denagn emningkatkan prokes baik itu di airport, hotel maupun tempat wisata lainnya.
Seperti diketahui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyalurkan dana hibah senilai Rp 3,3 triliun yang disalurkan sebesar 30 persen kepada pemerintah daerah, dan 70 persen kepada pelaku industri.
Hibah ini ditujukan untuk penerapan protokol kesehatan sehingga destinasi siap menerima kembali wisatawan nusantara yang sangat dibutuhkan saat ini.*dik