Gianyar (bisnisbali.com) –Pemerintah Kabupaten Gianyar berkomitmen menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pemkab Gianyar selalu mengikuti arahan dan pendampingan Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Bali sehingga penyaluran dana perimbangan tepat waktu dan tepat sasaran.
Bupati I Made Mahayastra mengungkapkan hal itu di sela-sela menyambut keberhasilan Pemkab Gianyar mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) enam kali berturut-turut, Selasa (17/11) kemarin. Ia mengajak seluruh komponen meningkatkan kinerja. “Apa yang kita kerjakan harus betul-betul bisa meningkatkan kualitas kesehatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Dikatakannya, saat ini tata kelola keuangan Pemkab Gianyar dikelola secara transparan dan akuntabel. Semua kalangan dapat melihat bagaimana pengelolaan keuangan daerah dengan mengakses portal Pemkab Gianyar.
Tahun ini untuk keenam kalinya secara berturut-turut Pemkab Gianyar meraih WTP atas LKPD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019. Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemkab Gianyar diserahkan oleh Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto dan diterima langsung Bupati Gianyar I Made Mahayastra didampingi Ketua DPRD Wayan Tagel Winarta dan Sekda I Made Gede Wisnu Wijaya di ruang kerja Bupati Gianyar. Pemkab Gianyar juga menerima Plakat WTP karena telah mampu mempertahankan Opini WTP lebih dari lima kali berturut-turut.
Tri Budhianto mengatakan, Pemkab Gianyar telah berhasil mempertahankan Opini WTP dari BPK selama enam kali berturut-turut. Hal ini tentu tidak mudah, apalagi dari tahun ke tahun tantangan dan kriteria WTP semakin berat. Terlebih sekarang pemeriksaan BPK tidak hanya fokus pada laporan keuangan tapi sudah merambah ke kinerja. “Dari pengamatan kami selama setahun, Gianyar memang paling baik. Kinerja Pemkab Gianyar luar biasa, ini prestasi. Tidak mudah mempertahankan kriteria yang semakin bertambah,” ujarnya.
Ditambahkannya, WTP tidak menjamin tidak ada korupsi. Ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai peraturan yang ada sehingga berdampak pada pembangunan di masyarakat. *kup
