Denpasar (bisnisbali.com) –Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran Covid-19. Termasuk, dampaknya terhadap prospek perekonomian dari waktu ke waktu.
“Itu dengan koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan serta mempercepat PEN,” kata Kepala KPw BI Bali Trisno Nugroho, di Renon.
Ia pun mengatakan, salah satu upaya tersebut melalui kebijakan suku bunga acuan BI atau BI 7 Day Reverse Repo Rate yang bertahan 4 persen untuk mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. BI menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas termasuk dukungan kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020 guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.
Di samping keputusan tersebut, BI menempuh pula langkah-langkah seperti melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, memperkuat strategi operasi moneter guna memperkuat stance kebijakan moneter akomodatif, mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui pengembangan infrastruktur sarana penyelenggara transaksi berbasis elektronik atau electronic trading platform atau ETP dan lembaga sentral kliring, novasi dan transaksi atau central counterparty atau CCP.
BII juga memperkuat implementasi kebijakan untuk mendorong UMKM melalui korporatisasi peningkatan kapasitas akses pembiayaan dan digitalisasi sejalan dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia atau gernas BBI. “Termasuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penggunaan instrumen pembayaran digital kolaborasi bank, fintech dan e-commerce untuk mendukung program PEN,” terangnya.
Terkait program PEN di Bali, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Tri Budhianto menyebutkan, realisasi hingga akhir September telah mencapai Rp 3,342 triliun. Penyaluran teringgi terjadi pada klaster perlindungan sosial yang mencapai Rp 2,064 triliun. Selanjutnya dalam dunia usaha, total dukungan pemerintah telah mencapai Rp 820,72 miliar yang terdiri dari program penjaminan kredit pelaku usaha baik UMKM, koperasi ataupun korporasi, subsidi bunga pinjaman KUR dan non-KUR.
Di samping itu, dukungan pemerintah pada klaster dunia usaha juga berupa penempatan dana di bank daerah yakni BPD Bali mencapai Rp 700 miliar yang harus disalurkan kembali kepada pelaku usaha dengan bunga yang lebih rendah. Selanjutnya, pada program PEN lainnya, yang terdiri dari insentif tenaga kesehatan (nakes), klaim rumah sakit, serta program padat karya, realisasi dana yang tersalurkan mencapai Rp 463,8 miliar. Adapun dalam program ini ada 40.389 tenaga kerja dan 9.562 nakes yang menerima manfaat.*dik