Tabanan (bisnisbali.com) –Sejumlah desa wisata di Kabupaten Tabanan berencana memanfaatkan bantuan hibah pariwisata yang akan didapat untuk penataan infrastruktur di kawasan setempat. Penataan kawasan ini menjadi prioritas mengingat di tengah pandemi Covid-19, program yang telah dirancang tersebut terpaksa mandek karena tak ada anggaran seiring dengan minimnya kunjungan wisatawan saat ini.
Ketua Badan Pengelola Desa Wisata Pinge, A.A. Ngurah Putra Arimbawa, Kamis (22/10) kemarin, mengungkapkan, saat ini belum mendapat informasi terkait sebagai penerima bantuan hibah pariwisata untuk di Kabupaten Tabanan. Meski begitu dia mengakui, jika nanti benar-benar akan terealisasi untuk desa wisata, maka pihaknya sangat menyambut gembira dengan adanya bantuan hibah pariwisata tersebut.
Rencananya, alokasi bantuan hibah pariwisata tersebut akan dimanfaatkan untuk penataan kawasan, khususnya dalam hal penataan infrastruktur yang tengah mandek karena minimnya anggaran saat ini. Bercermin dari itu pula, saat ini penataan kawasan hanya bisa dilakukan dengan menyasar hal yang sederhana di antaranya, penataan jalur trekking dan rest area untuk trekking yang belum tersedia.
Menurut Ngurah Putra, saat ini dua hal tersebut yang sudah menjadi rancangan kegiatan di awal tahun lalu sedang berjalan, meski kelimpungan masalah anggaran akibat dampak pandemi Covid-19 ini. Penataan kawasan ini dilakukan secara swadaya atau gotong royong, namun prosesnya perlahan karena minimnya anggaran. “Di tengah era new normal atau di tengah adaptasi kebiasan baru Tabanan Aman dan Produktif, untuk tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata Pinge masih belum pulih, sehingga bantuan hibah ini sangat dibutuhkan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan I Gede Sukanada mengungkapkan, untuk penyaluran hibah pariwisata di kalangan pengelola desa wisata di Kabupaten Tabanan dengan alokasi 25 persen dari total hibah yang didapat mencapai Rp 7.443.100.000, masih akan dikoodinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan. Sebab, meski dananya dari Kementrian Pariwisata, untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa sesuai template yang sudah disepakati di Kementrian seperti itu dengan leading sektornya ada di DPMD.
“Jadi kami harus amankan template yang sudah disepakati di Kementerian. Kini persiapkan dulu, nanti sambil berjalan akan informasikan ke kalangan pengelola desa wisata,” tandasnya.*man
