Denpasar (bisnisbali.com) –Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bali sampai dengan akhir triwulan III/2020 masih tetap berjalan dengan baik (on-track), meskipun didera badai pandemi yang cukup berat. Kontraksi ekonomi sampai dengan triwulan II (semester I) 2020 terjadi hingga -10,98% (yoy) dan kemungkinan masih akan berlanjut hingga triwulan III.
“Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah saat ini menjadi salah satu pengungkit andalan untuk tetap menggerakkan perekonomian masyarakat,” kata Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budianto di Renon.
Ia menerangkan pengeluaran pemerintah pusat di Provinsi Bali terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Untuk Belanja K/L, realisasinya sampai dengan triwulan III ini telah mencapai Rp6,3 triliun atau 62% dari pagu yang tersedia sebesar Rp10,28 triliun.
“Hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih berjalan dengan baik, mengingat target pencairan sampai triwulan III adalah 60%,” ujarnya.
Namun, pemerintah dalam hal ini satuan kerja kementerian/lembaga harus memberikan perhatian lebih pada belanja barang dan belanja modal yang memiliki efek multiplier lebih besar pada perekonomian. Realisasi kedua jenis belanja tersebut hingga saat ini masih berada di bawah 60%.
Sedangkan untuk TKDD, realisasinya sampai dengan akhir September 2020 ini mencapai Rp9,8 triliun atau 87,8% dari total alokasi sebesar Rp10,99 triliun untuk Provinsi Bali.
Sementara komponen Dana Alokasi Umum (DAU) masih merupakan porsi terbesar dengan realisasi sebesar Rp5,7 triliun (83,7% dari alokasi DAU) disusul oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp1,9 triliun.
Selain itu, untuk penyaluran Dana Desa di Provinsi Bali memiliki kinerja yang sangat baik, di mana pada akhir triwulan III tahun 2020 ini penyalurannya telah mencapai 100%, yaitu sebesar Rp650,9 miliar. *dik