Denpasar (bisnisbali.com) – Pemerintah sudah cukup memberikan berbagai fasilitas kemudahan melalui berbagai bantuan stimulus. Kini, tinggal masyarakat harus mampu memanfaatkan pemberian tersebut dengan tepat guna dan sasaran.
“Tanpa hal tersebut niscaya kita akan lama keluar dari krisis pandemi yang berkepanjanan ini. Untuk itu, ayo kerja keras dan cerdas,” kata pemerhati ekonomi, Nyoman Sender, menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat tidak mudah mengeluh karena usahanya merugi.
Presiden Jokowi menyampaikan, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, hampir semua aspek ekonomi terdampak. Termasuk ekonomi negara juga mengalami defisit.
Lebih lanjut Nyoman Sender yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Denpasar ini mengatakan, pihaknya sangat setuju dan sependapat dengan pernyataan dan imbauan Presiden. Artinya, betapapun kebijakan pemrintah dalam hal ini Presiden apabila tidak dibarengi dengan usaha keras masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan dengan baik dan produktif, niscaya maksud baik Presiden tersebut akan sia-sia saja. “Memang betul orang lain tidak akan bisa mangubah nasib bayak orang kecuali banyak orang tersebut yang harus mengubah nasibnya masing-masing dengan kerja keras, cerdas dan tangkas,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerhati ekonomi dan perbankan I Gde Made Sadguna, S.E., MBA., DBA. Mengatakan, menghadapi Covid-19 dan mengakibatkan krisis atau pun resesi ekonomi tidak hanya bisa dibebankan ke pemerintah saja. Alasannya, pandemi Covid-19 ini merupakan kejadian yang sifatnya global di seluruh dunia.
Perlawanan terhadap Covid-19 harus merupakan gerakan kolektif, gerakan gotong royong, bahu-membahu antara pemerintah, swasta. Termasuk, adat dan masyarakat pada umumnya. Kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang dialami oleh pemerintah harus diisi oleh pihak swasta dan masyarakat secara swadaya.
“Upaya-upaya untuk mengatasi krisis akibat virus corona yang disampaikan pengamat, semua gagasan yang bagus. Gagasan itu karena pada prinsipnya Covid-19 ini adalah musuh bersama yang mengancam eksistensi setiap orang tidak peduli apakah dia orang pemerintah, orang kaya atau orang miskin, orang kota atau orang desa,” katanya.
Mantan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara) ini mengatakan, dalam periode social distancing, kebutuhan konsumsi kelompok miskin dan kelompok berpendapatan harian atau tidak tetap harus ditopang dengan food safety net yang dibiayai oleh pemerintah. Kelompok masyarakat kelas menengah tentu tidak membutuhkan food support karena mereka mempunyai kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
“Yang penting pemerintah menjamin tersedianya bahan pangan di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama minimal satu bulan atau lebih aman lagi selama 3 bulan,” ucapnya.
Sementara itu, pemerhati ekonomi Kusumayani, M.M. menilai, selain menantikan bantuan pemerintah, saatnya pelaku usaha maupun UMKM mengarah ke digital karena pemasaran yang dilakukan UKM akan berjalan lebih cepat dan jangkauannya lebih luas. Harapannya roda ekonomi dapat berputar seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan ujungnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Di masa pandemi Covid-19 ini semua pihak dihadapkan pada tantangan yang berat sehingga membuat harus lebih giat dan kreatif dalam menciptakan peluang. *dik