Denpasar (bisnisbali.com) –Peningkatan kasus Covid-19 yang berimbas pada diberlakukannya pembatasan aktivitas di sejumlah sektor, menjadi kendala percepatan pemulihan ekonomi Bali. Oleh karenanya penggelontoran stimulus pemerintah untuk dunia usaha masih diharapkan.
Praktisi ekonomi dari UNHI, Putu Krisna Adwitya Sanjaya, S.E., M.Si. di Denpasar, Rabu (23/9) mengatakan sangat perlu penggelontoran dana stimulus untuk menjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat di era pandemi Covid-19 ini.
“Dana stimulus belum sepenuhnya terserap di masyarakat hingga Agustus 2020 ini. Jadi secara prosedural maupun administratif perlu dipermudah agar rasio penggelontoran dana stimulus bisa tersalurkan lebih tinggi,” katanya.
Selain stimulus kepada masyarakat, sangat perlu juga mempertahankan dan meningkatkan kembali kualitas dan kuantitas stimulus untuk pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM), mengingat hampir 98 persen pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku usaha klaster UMKM yang sangat terdampak dari pandemi Covid-19 ini.
Krisna pun berharap restrukturisasi dan relaksasi kredit maupun fiskal juga perlu disempurnakan kembali teknisnya. Perkuat skup usaha dengan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi. Tidak kalah penting perlu dirancang beberapa regulasi yang terkait dengan kemudahan untuk melakukan usaha dan juga investasi baik untuk sektor domestik maupun internasional.
“Ingat di masa pandemi ini yang harus mutlak dilakukan adalah tetap menjaga daya beli atau konsumsi dan juga investasi sebagai pilar penggerak pertumbuhan ekonomi agar tidak terjun bebas,” ucapnya.
Sementara terkait ancaman resesi ekonomi diprediksi akan terjadi di dalam negeri, Krisna Adwitya Sanjaya menyatakan, segala kemungkinan pasti ada sehingga perlu upaya untuk meminimalkan agar pertumbuhan ekonomi tidak terperosok lebih jauh.
“Kuncinya dua yakni meningkatkan daya beli masyarakat serta perkuat investasi domestik, karena 2 indikator tersebut merupakan salah satu pilar penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia,” paparnya.*dik