Denpasar (bisnisbali.com) –Kalangan pengusaha muda memahami jika covid-19 sudah menjadi bencana nonalam nasional. Segala sektor usaha terkena momoknya terutama pariwisata sebagai leading sector di Bali dan seluruh perekonomian Bali menjadi dampaknya.
Seperti dikatakan Ketua Umum HIPMI Denpasar, Dewa Wirayudha di Sanur, Jumat (24/4) mengatakan, pemerintah memang mengeluarkan kebijakan bagi debitur KUR yaitu kebebasan bayar pokok atau bunga selama 6 bulan, termasuk restrukturisasi kredit. Itu merupakan langkah cermat pemerintah dalam mendukung UMKM.
“Namun informasi dari anggota, imbauan presiden tersebut belum sesuai dengan realita karena ada yang sudah mengajukan surat restrukturisasi namun belum ditanggapi sampai saat ini, padahal itu bank plat merah,” katanya.
Ia pun menyebutkan kondisi sama terkait fasilitas relaksasi kredit di mana kembali dilihat dari kemampuan nasabahnya. Bank juga berpikir mereka harus membayar bunga deposito nasabahnya dan tidak mungkin bunga tersebut dikurangi. Jadi langkah yang diambil adalah pengurangan bunga hanya 1 persen.
“Menurut kami itu sangat belum membantu. Para anggota hanya bisa bertahan 3 bulan maksimal jika harus mengeluarkan operasional tetap secara normal dan dengan kata lain kebangkrutan dan PHK menghantui kami sebagai pengusaha,” ujarnya.
Dengan kebijakan relaksasi sudahkah membantu UMKM dan pelaku usaha selama covid-19?. Diakuinya, membantu pasti iya, tetapi perlu kembali ditilik lagi imbauan Presiden yang turun ke bawahnya belum maksimal didapat para pengusaha.
Karenanya ia berharap perlu adanya stimulus-stimulus seperti kebijakan propengusaha dan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah aset jadi perlu bantuan langsung kepada tenaga kerja yang terkena dampak. Salah satu usaha kuliner di Kuta harus tutup temporari karena tidak kuat menanggung beban operasional dan pegawai sudah dirumahkan.
“Anggota yang lainnya juga sama yang bergerak dan berhubungan dengan pariwisata (hampir semua) seperti printing, kuliner, EO dan lainnya terkena dampak secara tidak langsung,” paparnya.
Ia pun menyebutkan anggota bahkan ada yang beralih produksi jadi pedagang dan produksi APD seperti masker, face shield, sanitizer dan lainnya. Pelaku usaha di kuliner kini menjajakan dagangannya secara online sistem antar. Jadi positifnya sebagai pengusaha selalu ada celah di setiap kesulitan terjadi.
Terkait seberapa besar imbas bagi pelaku usaha?. Ia menyebutkan memang tidak memegang data secara pasti, Namun yang diperlukan adalah cepatnya recovery. Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah tidak hanya penanganan Covid-19 namun harus membentuk tim recovery. Kalangan pelaku di pariwisata menyampaikan pemulihan akan butuh waktu lama sehingga tim recovery bisa bekerja sekarang untuk bersiap. Jangan di saat covid selesai baru recovery. Itu sudah terlambat dan pastinya akan makin lama terpuruknya.*dik