Mangupura (bisnisbali.com) –DPRD Badung menggelar rapat paripurna melalui teleconference, pembacaan rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Bupati Badung tahun 2019. Rapat yang digelar, Selasa (21/4) dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Ketut Suiasa, Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, Wakil Ketua II Made Sunarta, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa serta anggota Dewan Badung melalui video conference.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan, berdasarkan keputusan Dewan ada beberapa catatan strategis yang disampaikan dalam LKPJ Bupati Badung tahun 2019. Pertama bidang pendidikan, Dewan mendorong peningkatan sumber daya manusia melalui beasiswa kurang mampu dan berprestasi hingga strata 3 (S3).
“Bidang kesehatan, kami minta peningkatan pelayanan dana kelengkapan sarana prasarana RSD Mangusada, apalagi di tengah pandemi covid-19 ini,” terangnya usai rapat kepada awak media.
Sisi ekonomi, ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini, pemerintah agar membantu ekonomi mikro untuk support modal minimal Rp 5 juta. Pemerintah juga agar menggerakkan sektor pertanian dan sekunder setiap wilayah. Dengan begitu, dalam menghadapi pandemi covid-19 ini ekonomi masyarakat tertolong. “Ada jualan ubi, sayur, tapis secara online yang di-support pemerintah sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Parwata.
Kemudian, untuk menjaga pembangunan dan ekonomi secara stabil, pihaknya meminta pemerintah menyiapkan dana cadangan demi pembangunan berkelanjutan. “Ini prinsip-prinsip dasar yang kami sampaikan,” katanya.
Sementara, dalam penyampaian rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa, di bidang kesehatan juga diusulkan agar pemerintah bekerja sama dengan dan menjadikan Rumah Sakit (RS) Universitas Udayana bertaraf internasional. “Kami juga mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan fungsi dan tugas tenaga medis dan peran puskesmas dalam penanganan penyakit menular,” ujarnya.
Guna meningkatkan pembangunan ekonomi, Dewan merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan investasi daerah atau pengembangan usaha melalui BUMD. “Pemerintah juga agar segera menyelesaikan kewajiban penyertaan modal ke PT BPD Bali sesuai dengan penyertaan yang telah disepakati,” kata Suyasa.
Pada bidang tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, Dewan mendorong Pemerintah Kabupaten Badung melalui perangkat daerah agar meningkatkan nilai lakip dari BB menjadi A. Kemudian, bidang pariwisata menurut Dewan, mengingat adanya kejadian pandemik covid-19, saat ini perlu ditentukan topik kerja pariwisata 2020 “Partnership For Success Tourism in 2020’, kerja sama dan sinergi pemangku kepentingan untuk sukses pariwisata 2020.
“Untuk peningkatan pendapatan daerah, pemerintah agar membentuk satuan tugas khusus ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah terintegrasi yang bertanggung jawab untuk proses pelaksanaannya,” terang politisi asal Desa Penarungan, Mengwi ini. *adv
