DAMPAK dari pandemi Covid-19 tidak bisa dipandang sebelah mata karena tidak saja menyerang manusia, namun berimbas pada segala sektor ekonomi dan bisnis. Beberapa usaha mengalami kelesuan. Penyebarannya yang luas di dalam negeri membuat efek penurunan perekonomian nasional maupun daerah.
Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Fiskal dan Moneter, IB Kade Perdana mengatakan, bila sampai setahun krisis penyakit virus ini tidak juga biasa diatasi, perekonomian sudah makin jatuh ke jurang resesi yang makin berat dan berbahaya mengingat sumber krisis akibat corona tidak dapat dihentikan.
Dengan terpuruknya ekonomi terjun bebas ke dalam krisis yang makin berat, diyakini Ketua BANI Bali Nusra ini, sudah mulai ada bank yang bangkrut atau paling tidak sudah masuk dalam pengawasan OJK. Utamanya bank-bank yang bermodal cekak (kecil).
Terkait hal itu, harus ada skenario kedua yang merupakan penentuan. Dalam periode tiga tahun diharapkan pemerintah Indonesia menyediakan anggaran Rp405,1 triliun dengan rincian untuk bidang kesehatan Rp75 triliun, untuk social safety net Rp110 triliun, insentif perpajakan & stimulus KUR Rp70,1 triliun dan untuk pemulihan ekonomi Rp150 triliun.
“Dari rincian tersebut utamanya untuk kesehatan dan social safety net segera pada kesempatan pertama agar sudah digelontorkan secara tepat guna dan tepat sasaran,” paparnya.
Mantan Dirut Bank Sinar menyebutkan, dengan telah dikucurkannya dana kesehatan pada periode pertama dengan harapan sudah bisa mengatasi krisis penyakit virus corona dimaksud hanya tinggal pemulihan ekonomi pada periode kedua ini. Namun apabila krisis penyakit wabah virus sampai pada periode kedua ini belum bisa dituntaskan, dikhawatirkan ekonomi sudah makin terjun bebas mengarah kepada kebangkrutan ekonomi atau dilanda depresi ekonomi.
Ia berharap, negara ini tidak sampai terdampak parah bahkan jangan sampai ada timbul resesi apalagi depresi ekonomi. Dengan stimulus fiskal yang mencapai Rp405,1 triliun dipastikan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatannya sehingga tumbuh kondisi yang makin positif dan kondusif.
Dalam kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Kade Perdana berharap agar sistem moneter juga bisa mengeluarkan kebijakan yang lunak giro wajib minimum (GWM) dikembalikan posisi nol persen sehingga ada ruang penambahan likuiditas bagi perbankan. Tujuannya ada ruang gerak bagi bank meningkatkan labanya.
Sebagai konpensasi adanya peningkatan NPL yang serius bisa mengurangi permodalan bank sehingga bank menjadi lemah. Suku bunga acuan atau BI 7 day reverse repo rate hendaknya diturunkan serendah mungkin sehingga bunga dana pihak III hanya 1% per tahun per tahun dan bunga pinjaman menjadi 2 persen per tahun.
“Dengan demikian, ekonomi cepat pulih asalkan krisis penyakit wabah virus corona sudah berakhir tuntas, supaya tidak menjadi beban ekonomi,” ucapnya.
Mantan Pemimpin Bank Mandiri Jakarta Pusat ini menilai, pemerintah, OJK dan BI atau KKSK harus berani mengambil sikap dan tidak pandang bulu dengan melikuidasi dan menutup bank-bank yang bermasalah. Bila dibiarkan diperkirakan akan terjadi rush (penarikan uang) secara besar-besaran di bank yang patut dihindarkan. Diperkirakan pada periode kedua ini bila krisis virus corona tidak dapat ditanggulangi secara efektif, kebangkrutan elonomi secara menyeluruh akan ambruk total. Demikian juga dengan lembaga perbankan sekuat apa pun akan ambruk bila depresi ini tidak bisa dipulihkan segera secara baik.
Dalam periode kedua pokok permasalahan yang menjadi kunci untuk menuntaskan masalah depresi ekonomi. Bila sampai akhir periode kedua juga tidak bisa dituntaskan covid 19, maka dalam periode ketiga dapat dikatakan tidak berdaya menyelamatkan dirinya dan diyakini ekonomi mati. Tidak hanya bank, manusia saja mati karenanya. Saat saat seperti ini dunia sudah memasuki masa kiamat.
Hal sama dikatakan Kepala KPw BI Bali Trisno Nugroho. Kata dia menuju recovery perekonomian ditentukan dari seberapa cepat wabah covid-19 ini berhasil dihentikan. Bank sentral terus mengkalibrasi data-data perekonomian karena bersifat sangat dinamis yang diperkirakan sampai Mei dan Juni.
Namun dari sisi ekonomi, menurutnya, yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan ketahanan pangan masyarakat Bali. BI telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas menjaga stabilisasi harga pangan, terutamanya bahan pokok.
Bali yang memiliki 9 kabupaten/kota, 6 di antaranya memiliki pilar ekonomi di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Maka dari itu, dalam upaya menjaga ketahanan pangan, ia menyarankan dilakukan dagang antarkabupaten untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kabupaten/kota, dengan dikoordinir oleh provinsi. *dik