Mangupura (bisnisbali.com) –Bupati Badung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 di Badung Nyoman Giri Prasta, S.Sos. didampingi Wakil Bupati Drs. Ketut Suiasa, S.H., Senin (13/4) meluncurkan enam program strategis dan spektakuler. Program tersebut ditujukan kepada masyarakat Badung dalam menghadapi serangan virus corona yang kini masih tetap mengganas.
Pertama, pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mangutama untuk kategori rumah tangga (RT) dan sosial tidak dikenakan tagihan air minum selama tiga bulan. “Selama tiga bulan, pelanggan PDAM Badung untuk kategori rumah tangga dan sosial gratis,” ujar Bupati asal Pelaga Petang Badung tersebut.
Kedua, Pemkab Badung juga memberikan insentif kepada tenaga kerja (naker) yang dirumahkan maupun mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Insentif ini diberikan setelah memperoleh verfikasi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) Badung. “Selain itu, verifikasi bisa juga dikeluarkan oleh serikat pekerja,” katanya.
Ketiga, Pemkab Badung akan menyediakan rumah singgah bagi pekerja migran Indonesia (PMI) termasuk pada mahasiswa maupun pekerja magang Pemkab Badung di luar negeri. Di rumah singgah, ujarnya, PMI dan mahasiswa maupun pekerja magang Pemkab Badung akan menjalani tes sehingga peluang penyebaran virus yang berpeluang dibawa bisa dicegah.
Keempat, premi BPJS kesehatan mandiri yang selama ini dibayar oleh masyarakat dan pekerja, akan diambil alih oleh Pemkab Badung. Hal ini dilakukan agar jangan sampai layanan kesehatan yang mereka dapatkan selama ini terputus hanya karena para pekerja maupun masyarakat tak biaya bayar akibat kehilangan pekerjaan. “Ini akan menjadi kewajiban Pemkab Badung,” tegasnya.
Kelima, alat pelindung diri (APD) seperti rapid test maupun masker sesuai standar operasional prosedur (SOP) akan diberikan kepada petugas medis dan paramedis serta satgas yang bertugas di lapangan. Pihaknya menggerakkan industri kecil dan menengah (IKM) untuk bisa memasok kebutuhan APD ini.
Keenam, Pemkab Badung juga akan memberikan bantuan bahan pangan berupa sembako kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat. Ini akan diberikan selama covid masih mengganas dan belum tertangani.
Terkait dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ujar Giri Prasta, pihaknya belum mengarah ke sana. Hal ini karena jumlah kasus maupun cakupan kasus belum sesuai dengan ketentuan. “Kami belum akan mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepasa Satgas, tokoh, dan masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam penanganan covid-19 ini. Pada saat begini, Giri Prasta minta masyarakat bersatu, bergotong royong sehingga covid yang menjadi musuh bersama bisa dibasmi dan akhirnya berakhir.
Pada sesi tanya jawab, Giri Prasta juga memastikan operasional PDAM tidak akan terganggu. Saat ini, ujarnya, PDAM memiliki dana cadangan. “Dana-dana yang ada ini bisa dikolaborasikan sehingga bisa membiayai operasioanl PDAM,” tegasnya.
Terkait dengan insentif bagi karyawan yang dirumahkan maupun mengalami PHK, Giri Prasta menyatakan masih menunggu verifikasi dari Dinas Perinaker dan serikat pekerja. ”Insentifnya bisa Rp 500.000, bisa Rp 1.000.000, bahkan lebih per bulannya,” katanya.
Sementara soal rumah singgah walaupun tempatnya belum dipastikan, Bupati Giri Prasta memastikan untuk menjaga jangan sampai ada keresahan di masyarakat. Karena itu, begitu PMI datang, mereka ditampung di rumah singgah terlebih dahulu.
Semua kebijakan penanganan covid-19 ini akan menggunakan dana Rp 114 miliar yang sudah disediakan. Jika memang masih kurang, pihaknya akan mencari alternatif lagi. Hal ini dimungkinkan dengan adanya realokasi dan reposisi anggaran.
Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta memikirkan dampak ekonomi masyarakat akibat covid ini. “Kami berharap dampak ekonominya tidak membuat ekonomi masyarakat lumpuh,” ujarnya lagi. *adv
