Denpasar (bisnisbali.com) –Pemerhati ekonomi dan perbankan I Gde Made Sadguna, S.E., MBA., DBA. di Sanur, Selasa (31/3) mengatakan, menghadapi krisis yang diakibatkan oleh virus corona tidak hanya bisa dibebankan ke pemerintah saja mengingat pandemi covid-19 ini merupakan kejadian yang sifatnya global di seluruh dunia.
“Upaya-upaya untuk mengatasi krisis akibar virus corona yang disampaikan pengamat, semua gagasan yang bagus. Gagasan itu karena pada prinsipnya corvid-19 ini adalah musuh bersama yang mengancam eksistensi setiap orang tidak peduli apakah dia orang pemerintah, orang kaya atau orang miskin, orang kota atau orang desa,” katanya.
Mantan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara) ini mengatakan untuk mengatasi krisis tidak adil kalau hanya mengandalkan pemerintah saja. Perlawanan terhadap covid-19 ini harus merupakan gerakan kolektif, gerakan gotong royong, bahu-membahu antara pemerintah, swasta. Termasuk, adat dan masyarakat pada umumnya. Kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang dialami oleh pemerintah harus diisi oleh pihak swasta dan masyarakat secara swadaya.
Dalam periode social distancing, kebutuhan konsumsi kelompok miskin dan kelompok berpendapatan harian atau tidak tetap harus ditopang dengan food safety net yang dibiayai oleh pemerintah. Kelompok masyarakat kelas menengah tentu tidak membutuhkan food support karena mereka mempunyai kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
“Yang penting pemerintah menjamin tersedianya bahan pangan di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama minimal satu bulan atau lebih aman lagi selama 3 bulan,” ucapnya.
Sebelumnya Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyebutkan ada lima upaya Menghadapi resesi yang terjadi pada 2020 diharapkan 5 upaya harus dilakukan hadapi krisis. Lima upaya itu di antaranya pertama, universal basic income segera, setiap penduduk yang terancam di PHK, kehilangan pendapatan harian diberikan stimulus bantuan tunai minimal Rp1-2 juta per orang dewasa. Dana berasal dari APBD, maupun APBN.
Kedua, pemerintah harus sediakan pasokan kebutuhan pokok untuk masyarakat rentan miskin dan miskin. Ketiga potong gaji pejabat, menteri, KSP, anggota DPR, direksi dan komisaris bumn. Total akan terkumpul Rp2,6 triliun jika dipangkas 50 persen dalam setahun.
Keempat bantuan untuk petugas medis berupa tambahan bonus gaji hingga Rp3-4 juta per bulan, karena mereka berada di garis terdepan dan rentan terpapar virus. Terkahir kelima naikan pajak orang kaya untuk menutup defisit APBN. Dan anggaran ini bisa membantu recovery ekonomi pasca- covid19. Sumbangan pajak orang kaya baru mencapai 0,8 persen dari total penerimaan pajak, padahal mereka memiliki harta lebih dari Rp1.884 triliun per 2019 menurut Forbes.*dik