Semarapura (bisnisbali.com) –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan akan mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengurus eksistensi perpustakaan di masing-masing wilayah administrasinya. Bahkan dirinya berwacana membentuk Dinas Perpustakaan di tingkat pemda.
“Saya selaku Mendagri pasti akan mendorong supaya masalah perpustakaan ini menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemda. Meskipun dianggap wajib, tapi bukan pelayanan dasar, tapi wajib dalam ilmu pemerintahan,” ujar mantan Kapolri pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan di Ballroom Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, yang turut dihadiri Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta Selasa (25/2) lalu.
Dia mengatakan akan membuat peraturan untuk mendukung pemda dalam membuat Dinas Perpustakaan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga desa. Dia juga akan meminta desa agar menyisihkan anggaran untuk membuat perpustakaan.
“Kecamatan juga kita dorong untuk membuat, dianggarkan oleh kabupaten. Karena kecamatan tidak punya anggaran. Sekarang desa punya uang, sudah transfer langsung per bulan ini, rata-rata Rp1 miliar per tahun. Ini salah satunya mereka bisa gunakan untuk membangun perpustakaan desa dari anggaran itu,” imbuh Tito Karnavian.
Sementara itu Wabup Made Kasta mengatakan, Pemkab Klungkung akan senantiasa mendukung program pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan minat baca dengan menyesuaikan kemampuan daerah. Dirinya mengaku, selama ini pihaknya sudah gencar melakukan upaya peningkatan minat baca kepada masyarakat. Melalui dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah,
Pemkab Klungkung juga telah meluncurkan mobil perpustakaan keliling untuk masyarakat. Sejumlah kantor desa bahkan sudah dilengkapi perpustakaan atau Pojok Membaca. Namun diakuinya minat baca masyarakat masih rendah utamanya di tingkat desa. Menurutnya, masyarakat cenderung memilih menggunakan perangkat pintar seperti ponsel ketimbang buku bacaan. “Untuk itu kami merasa adanya upaya-upaya yang lebih kreatif untuk meningkatkan minat baca buku pada masyarakat,” sebut Kasta.
Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2020 diikuti oleh 1.400 lebih peserta yang berasal dari perwakilan Kepala Daerah serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 27 Februari 2020. *dar
