Mangupura (bisnisbali.com) –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menyatakan kinerja sektor jasa keuangan selama 2019 di Bali dan Nusa Tenggara membaik. Ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di 3 provinsi yaitu Bali, NTB dan NTT.
Hal itu disampaikan Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Bali dan Nusa Tenggara 2020 di Nusa Dua, Jumat siang.
Hadir kesempatan tersebut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Republik Indonesia, Nurhaida serta Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. PTIJK Bali dan Nusa Tenggara 2020 mengangkat tema “Ekosistem Keuangan Berdaya Saing Tinggi Untuk Pertumbuhan Berkualitas”
Hadir pula dalam PTIJK Bali dan Nusa Tenggara 2020 ini anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M., Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Dra. Hj. Wartiah, M.Pd., Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan OJK, Kepala Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, pimpinan Asosiasi dan Lembaga Jasa Keuangan di Bali dan Nusa Tenggara.
Elyanus Pongsoda menjelaskan, selama 2019, industri perbankan mengalami pertumbuhan yaitu total aset di Bali mencapai Rp147,73 triliun atau tumbuh 6,32persen. NTB tumbuh mencapai Rp55,13 triliun atau tumbuh 12,46 persen. Begitu pula NTT menembus Rp43,19 triliun atau tumbuh 15,75 persen lebih tinggi dari pertumbuhan aset perbankan nasional yang tumbuh 6,19 persen.
“Pertumbuhan kredit perbankan per provinsi juga masih lebih tinggi dari pertumbuhan kredit nasional yaitu Bali tumbuh 7,76 persen, yakni bank umum 7,81 persen yoy dan BPR 7,41 persen (ytd),” katanya.
Sementara di NTB tumbuh 17,23 persen, untuk bank umum 17,29 persen (yoy) dan BPR 15,57 persen (ytd). Di NTT 12,28 persen, bank umum 12,32 persen (yoy) dan BPR 9,92 persen (ytd). Adapun porsi kredit yang disalurkan ke segmen UMKM mencapai Rp68,43 triliun atau 39,79 persen dari total kredit dan tumbuh 10,08 persen.
Elyanus pun menyampaikan, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun di Bali mencapai Rp114,34 triliun dengan pertumbuhan 9,39 persen (yoy) dibandingkan 2018 di kisaran 8,77persen. NTB mencapai Rp32,63 triliun, tumbuh 7,92 persen (2018 : 14,58 persen) dan NTT mencapai Rp30,07 triliun, tumbuh 17,23 persen (yoy) dari 2018 mencapai 8,3persen.
Bagaimana dengan kinerja pasar modal selama 2019? Elyanus mengungkapkan, kinerja juga menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah single investor identification (SID) produk saham, reksadana dan SBN pada 2019 di Bali meningkat 70,39 persen menjadi 60.772 investor, di NTB meningkat 85,90 persen menjadi 18.345 investor, dan NTT meningkat 59,68 persen menjadi 10.325 investor.
Pertumbuhan investor tersebut lebih tinggi dari nasional yang tumbuh 60,14 persen. Adapun perkembangan nilai kepemilikan saham di Bali meningkat 15,52 persen, NTB meningkat 22,77 persen, dan NTT 23,31 persen lebih tinggi dari nasional yang menembus 8,12 persen.
Pihaknya pun menyebutkan, kinerja sektor industri keuangan non-bank (IKNB) yang berkantor pusat di Bali Nusra pada 2019 juga mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan aset dana pensiun (yoy) untuk Bali 10,33 persen, NTB 8,09 persen, dan NTT 12,58 persen. Pertumbuhan Investasi Dana Pensiun Bali 12,16 persen, NTB 9,19 persen dan NTT 13,06 persen.
“Sementara itu, pada perusahaan pembiayaan, pertumbuhan piutang pembiyaaan (yoy) di Bali 4,27 persen dengan NPF 1,04 persen, NTB 12,92 persen-yoy dengan NPF 2,18 persen dan NTT 14,74 persen dengan NPF 1,23 persen,” paparnya.
Di sisi lain, untuk Jamkrida pertumbuhan asetnya di Bali 33,04 persen, NTB 5,24 persen dan NTT 18,29 persen. Pertumbuhan outstanding penjaminannya di Bali 45,64 persen, NTB 50,09 persen dan NTT 36,87 persen.
Elyanus pun menambahkan, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara senantiasa mendukung program pemerintah baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan perekonomian melalui program-program yang bersinergi dengan industri jasa keuangan seperti program ketahanan pangan melalui Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi, Asuransi Nelayan serta mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui peluncuran website www.kurbali.com oleh TPAKD Provinsi Bali untuk mempermudah UMKM dalam mengakses KUR di Bali.
Dalam rangka meningkatkan indeks inklusi dan literasi di daerah OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara serta OJK NTB dan NTT senantiasa melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat serta berperan aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi bersama dengan stakeholders di daerah.
Lima Kebijakan dan Iniasiatif 2019
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menyatakan, OJK meninjau kembali arah kebijakan sektor jasa keuangan untuk lima tahun ke depan dalam Master plan sektor jasa keuangan tahun 2020-2024 yang akan difokuskan pada lima area kebijakan.
Kebijakan itu meliputi, pertama, penguatan ketahanan dan daya saing yang akan dilakukan dengan mengakselerasi konsolidasi dan penguatan permodalan lembaga jasa keuangan. Kedua, akselerasi transformasi digital. Ketiga, percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan untuk mempercepat pendalaman pasar. Keempat, perluasan literasi keuangan dan integritas pasar dan lembaga jasa keuangan dalam rangka memperbaiki market conduct dan perlindungan konsumen. Kelima, percepatan dan perluasan penerapan pengawasan berbasis teknologi.
Nurhaida mengajak semua pihak berkolaborasi dan berinovasi untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang berdaya saing dan berperan optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Bali mengapresiasi langkah OJK di Bali dalam mengembangkan website kurbali.com dan diharapkan dapat membantu masyarakat Bali dalam mengakses KUR di daerah. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah Bali yang menyediakan internet di seluruh desa di Bali.
Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan OJK hendaknya terus ditingkatkan dalam rangka memperkuat akses keuangan, utamanya bagi para pelaku UMKM, petani dan nelayan, termasuk upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi agar tidak terulang kembali munculnya investasi illegal yang banyak merugikan masyarakat. *adv
