REI Harapkan Kerja Sama BPD Bali Pembiayaan Rumah FLPP

Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (REI) Bali berharap ada dukungan dari bank pelat merah termasuk bank asli daerah ini, Bank BPD Bali.

237

Denpasar (bisnisbali.com) –Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (REI) Bali berharap ada dukungan dari bank pelat merah termasuk bank asli daerah ini, Bank BPD Bali. Dukungan kerja sama perbankan melalui mekanisme kredit pemilikan rumah untuk mendongkrak sektor properti, khususnya rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“FLPP merupakan program besutan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mengakses kredit kepemilikan rumah (KPR),” kata Ketua DPD REI Bali Pande Agus Permana Widura di Renon, Kamis (30/1) kemarin.

Ia mengatakan selama ini baru dua perbankan pelat merah di Bali (Mandiri dan BTN) yang mendukung dari sisi KPR. Diharapkan pada 2020, peran serta perbankan lainnya, khususnya bank milik krama Bali dalam pembiayaan rumah subsidi yang harganya jauh di bawah maksimal pembiayaan KUR yang mencapai Rp500 juta. Harapannya backlog atau kebutuhan rumah di Bali bisa terpenuhi, terutama kuota rumah FLPP.

“Setidaknya dengan adanya fasilitas kredit pemilikan rumah dari perbankan orang akan makin tertarik untuk membeli,” ujarnya.
Pande menerangkan setiap bank sebenarnya memiliki kuota pembiayaan rumah bersubsidi. REI pun diakui sebenarnya sudah mohon agar bank di Bali mencari kuota sebanyak-banyakanya karena dijatah oleh PUPR kepada bank penyalur.
“Tetapi tergantung gencarnya bank penyalur untuk mendapatkan kuota sebanyak-banyaknya,” terangnya.

Alhasil pengembang masih banyak yang waiting list untuk akad kredit karena rumah sudah jadi, pembeli ada hanya saja mereka belum bisa akad kredit. Harapannya BPD Bali bisa membantu dan bank BUMN lainnya.

Bantuan bank, kata Pande, secara kasar karena bukan ahli perbankan bisa melalui penyaluran KUR kecil mencapai Rp500 juta.
“Sementara kita berbicara rumah subsidi di bawah Rp200 juta dan ada bentuk rumahnya seharusnya logika bank tidak terkendala karena tidak berbicara Rp500 juta,” ucapnya.*dik