Minggu, November 24, 2024
BerandaAdvHadiri Undangan BPK RI Perwakilan Bali, DPRD Badung Apresiasi Upaya Bangun...

Hadiri Undangan BPK RI Perwakilan Bali, DPRD Badung Apresiasi Upaya Bangun Sinergitas

Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali dalam membangun sinergitas.

Mangupura (bisnisbali.com) –Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali dalam membangun sinergitas. Terlebih, legislator memiliki peran strategis dalam pengawasan pelaksanaan roda pemerintahan.

Hal ini diungkapkan Wayan Suyasa saat menghadiri undangan BPK RI Perwakilan Bali, bertempat di Renon, Rabu (22/1).

Wayan Suyasa mengatakan, sinergisitas dalam pengawasan yang akan dibangun oleh BPK RI Perwakilan Bali merupakan langkah positif. Kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan serius, sehingga dapat berjalan dengan baik.

“Kami di lembaga Dewan sangat mengapresiasi kebijakan ini. Sebab, selama ini kami di Dewan hanya menerima hasil verifikasi. Misalnya, dalam pengajuan RAPBD setelah di-cross check baru kami mendapatkan informasi hasil verifikasi dan baru bisa ditetapkan sebagai APBD,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya sinergi antara BPK RI Perwakilan Bali dengan lembaga Dewan akan menguatkan fungsi Dewan sebagai lembaga pengawas. “Sekarang sebelum diverifikasi kami diajak urun rembuk, Ini akan menguatkan fungsi Dewan sebagai pengawasan,” katanya.

Dikatakan, sinergitas antara BPK RI Perwakilan Bali dengan lembaga Dewan tidak hanya dilakukan di Badung, namun juga di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Bali. “Yang diundang oleh BPK RI Perwakilan Bali adalah lembaga Dewan seluruh Bali. Kita berkumpul bersama BPKP intinya ingin menyampaikan sinergitas BPK terhadap lembaga Dewan dalam konteks fungsi pengawasan,” tegasnya.

Disebutkan, salah satu fungsi sinergitas antara BPK RI Perwakilan Bali dengan lembaga Dewan adalah dalam bidang pengawasan penggunaan anggaran oleh eksekutif, sehingga meminimalkan kesalahan. “Kami dapat duduk bersama khususnya mengenai pengawasan keuangan BPK terkait masukan-masukan dari BPK terhadap eksekutif. Intinya ada keselarasan untuk meminimalkan kesalahan sebelum segala sesuatu ditetapkan pemerintahan,” pungkasnya. *adv

Berita Terkait
- Advertisment -

Berita Populer