Mangupura (bisnisbali.com) –Pemerintah Kabupaten Badung melakukan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kegiatan validasi data ini ditarget rampung akhir Januari 2020, sehingga Badung benar-benar memiliki data akurat terkait kepesertaan penduduk Badung di BPJS kesehatan. Dengan data yang valid akan lebih efektif dalam penggunaan anggaran APBD untuk pembayaran BPJS Kesehatan.
Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi sinkronisasi pendataan pemberian iuran jaminan kesehatan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya di Puspem Badung, Selasa (14/1).
Wabup Suiasa mengatakan, langkah validasi data PBI BPJS Kesehatan ini untuk mendapatkan data pasti yang nanti berdampak langsung pada kepastian anggaran yang dianggarkan di APBD. Diakui, data PBI BPJS yang tercatat 256 ribu jiwa lebih belum rasional dibandingkan jumlah penduduk Badung yang mencapai 488 ribu jiwa. “Artinya ada 50 persen warga yang kita biayai dari APBD. Padahal bila bicara logika jumlah pengangguran sedikit begitu pula KK miskin juga menurun. Karena itulah kita inginkan dana APBD ini agar efektif sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Dana-dana ini berapa sebenarnya yang layak dan patut kita anggarkan,” jelas Suiasa.
Sebelum mengeksekusi pada Februari nanti, Suiasa menginginkan data yang pasti dan valid. Untuk itu semua perangkat daerah terkait diajak untuk bekerja sehingga pada akhir Januari ini sudah fiks memiliki data yang sebenarnya. Setelah fiks di internal baru melakukan kompilasi juga komparasi dengan apa yang dimiliki BPJS. “Tugas kita yaitu validasi data per sektor dulu. Data tersebut dibawa ke Kominfo untuk dibuatkan data kolektor. Sehingga kita dapat melihat data riil dan itulah yang nanti kita bicarakan dengan BPJS untuk penganggarannya lebih lanjut,” harap Suiasa seraya mengatakan dengan data yang valid, APBD pun nanti akan tepat sasaran. *adv
