Gianyar (Bisnis Bali.com)-
Kondisi Objek Wisata Ceking Teras, Tegalalang yang terlihat semrawut mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI Dapil Bali asal Gianyar, I Nyoman Parta.
Nyoman Parta turun langsung melihat kondisi Objek Wisata Ceking Teras Jumat (27/12). Saat berkeliling melakukan pemantauan, Parta menerima banyak keluhan atas permasalahan Objek Wisata Ceking dari prajuru adat dan dinas, karang taruna, kelompok darwis serta pegiat lingkungan.
Mereka mengeluhkan pembangunan di Kawasan Objek Wisata Ceking Teras yang tidak tertata dengan baik. Ini makin diperparah kendaraan yang parkir sembarangan termasuk sorotan masalah sampah dan kebersihan.
Perwakilan masyarakat tersebut juga menyebutkan terdapat banyak pungutan di Objek Wisata Ceking Teras. Bahkan wisatawan sampai harus membayar pungutan donasi di 4 titik. “ Ada banyak keluhan pengunjung dan masyatakat umum yang melintas lantaran terjebak macet,” ungkap Nyoman Parta usai menyerap aspirasi.
Lebih lanjut Nyoman Parta menyampaikan sangat mengapresisasi pertemuan dengan semua stakeholder dan semua sepakat melakukan penataan. Ini menunjukan kesadaran bersama demi eksistensi Objek Wisata Ceking Teras.
Ia melihat seluruh stakeholder dan masyarakat sangat menyadari kalau semua berjalan sendiri sendiri, maka Objek Wisata Ceking akan tinggal wisatawan selaku pengunjung.
Menurutnya, intinya perlu penataan keseluruhan mulai dari bangunan dan view, penataan tatakelola dan kerjasama dengan pemilik lahan serta pemilik view. ” Ini termasuk ke depan perlu pengenaan tiket masuk satu pintu,” ucap politisi PDIP ini.
Komitmen awal semua sepakat untuk melakukan penataan. Menurut Parta dalam penataan Objek Wisata Ceking Teras kedepan tentu harus duduk bersama melibatkan Pemkab Gianyar, pedagang, desa adat, pemilik lahan di Barat dan pemilik lahan di areal view. ”Ke depannya, memang tempat tempat destinasi wisata harus disiapkan perencanaan keseluruhan dari A sampai Z dan pemerintah harus hadir dari awal,” tegasnya.
Nyoman Partha menambahkan bisnis pariwisata adalah dunia pertunjukan. Pemerintah wajib hadir dan ambil bagian untuk merekayasa, serta merancang penantaan pembangunannya, termasuk kelengkapan fasilitas pendukungnya. “Kita harus antisipaai dan jangan biarkan semakin semrawut,” ucapnya.*kup
