KEMENTERIAN Koperasi dan UKM terus mendorong koperasi simpan pinjam (KSP) untuk ikut serta sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya KSP di Bali yang memiliki potensi tinggi, sehingga diharapkan jangan kalah dengan koperasi daerah lainnya yang kini sudah ada yang menyalurkan KUR dengan bunga 7 persen. Apa kendala KSP di Bali? Berikut laporannya.
Adanya program KUR terbukti telah menambah sumber pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di seluruh provinsi dan mengurangi ketergantungan UMKM dari rentenir. Pemerintah pusat pun mengambil langkah-langkah untuk mendorong percepatan penyaluran KUR, antara lain penambahan jumlah bank penyalur, penambahan perusahaan penjamin dan mengikutsertakan lembaga keuangan bukan bank termasuk koperasi sebagai penyalur KUR.
Di Bali sampai saat ini, baru ada dua koperasi penyalur KUR yaitu Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam Guna Prima Dana. Dari sisi peluang, sebenarnya Bali memiliki 20-an koperasi skala besar. Koperasi skala besar yaitu anggotanya di atas 1.000, modal di atas Rp10 miliar hingga volume usaha di atas Rp50 miliar. Namun, sayangnya dari 20-an koperasi skala besar tersebut, hanya dua saja yang memenuhi syarat sebagai penyalur KUR.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Gede Indra Dewa Putra mengatakan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh koperasi yang ingin ikut sebagai penyalur KUR. Beberapa kriteria tersebut yaitu berkaitan dengan sistem, harus ada audit akuntan publik, sistem akuntansinya dan sistem IT-nya harus bisa connect dengan sistem perbankan yang bisa diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para pengelola dan pengurus koperasi juga harus diseleksi serta memiliki sertifikasi kompetensi. Tidak terkecuali dari sisi permodalan dan terpenting rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) koperasi di bawah 3 persen.
Koperasi yang diperbolehkan menyalurkan KUR juga dilihat tata kelola, sistem IT. Hasilnya dari 20-an koperasi berskala besar yang sampai saat ini lolos sebagai penyalur KUR ternyata koperasi yang relatif agak kecil. Meskipun beberapa syarat telah dipenuhi, namun ada beberapa poin-poin tertentu yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya, NPL-nya di atas 3 persen.
“KSP Guna Prima Dana asetnya baru Rp125 miliar, masih kecil, namun NPL-nya bagus sehingga layak sebagai penyalur KUR. Begitu pula KSP Guna Prima Dana, NPL hanya 0,01 persen,” katanya.
Oleh karenanya, Gede Indra ingin memberi peluang juga kepada koperasi lainnya tidak hanya fokus modal besar, namun menjaga NPL kecil. Pihaknya pun ada masukan pula dari koperasi-koperasi lain yang asetnya Rp200 miliar lebih agar diuji ulang mengingat syarat NPL harus di bawah 3 persen.
Terkait dua koperasi penyalur KUR, diakui, Kospin Jasa sejak dua tahun lalu sudah menyalurkan KUR. Sedangkan KSP Guna Prima Dana baru tahun ini menyalurkan KUR. Kospin Jasa sudah menyalurkan KUR Rp 205 juta sedangkan Koperasi Guna Prima Dana telah menyalurkan Rp2 miliar.
Untuk dapar bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain termasuk dapat menyalurkan KUR ia mengimbau koperasi-koperasi di Bali memperkuat internalnya, tata kelola SDM kompetensi audit akuntan publik penilaian kesehatannya dinyatakan sehat, NPL ditekan, pelayanannya prima hingga punya jaringan IT yang bagus.
Ia pun berharap dengan adanya website satu pintu penyalur KUR melalui www.kurbali.com, dua koperasi penyalur kredit dengan bunga rencana 6 persen tahun mendatang ini juga bisa masuk dalam website tersebut, sehingga makin mudah mengakses permodalan.
UMKM yang memerlukan informasi, transaksi, pinjaman bisa melalui website tersebut. Ini dalam rangka untuk meningkatkan literasi termasuk inklusi keuangan itu. Bukan saja nilai penyaluran KUR yang benar, tapi juga betul-betul manfaat KUR untuk meningkatkan produktivitas usaha. “Apakah benar KUR itu untuk penguatan peningkatan skala usaha,” ungkapnya.
Ia meyakini KUR yang disalurkan sangat bermanfaat apalagi plafonnya ditingkatkan, suku bunganya juga diturunkan dari 7 persen menjadi 6 persen. Pihaknya berpandangan ini kemudahan yang luar biasa, dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan pelaku UMKM.
Ia mengimbau pelaku UMKM di Bali meningkatkan skema pembiayaan ini. Khusus untuk Bali, tidak ada alasan di Bali kekurangan pembiayaan untuk permodalan karena lembaga keuangan dan non-bank di Bali banyak. Khusus di Bali, di masing-masing desa juga LPD, BPR, pegadaian, koperasi sehingga ia menilai tidak ada alasan Bali kekurangan dana. “Masing-masing ada skema, pola, dan suku bunga yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan,” katanya. *dik
