Denpasar (bisnisbali.com) –Pemprov Bali menargetkan menjadi pemegang saham mayoritas PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Untuk itu tahun anggaran 2020 akan dilakukan penguatan modal Rp50 miliar.
Dalam sidang paripurna DPRD Bali, Senin (11/11) terungkap Dewan menyetujui rencana penguatan modal PT BPD Bali sebesar Rp 50 miliar. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dari rencana Gubernur Bali Wayan Koster yang hanya Rp30 miliar. “Saya sangat apresiasi semangat Dewan yang malah menyetujui penyertaan modal PT. BPR Bali menjadi Rp 50 miliar dari usulan Rp30 miliar. Saya harap ini akan mampu menggerakkan perekonomian Bali dan juga para pelaku UMKM yang mencapai 300 ribu lebih,” tutur Gubernur Koster.
Dana penguatan modal BPD Bali ini salah satunya diperoleh dengan pemotongan hibah Dewan, dari Rp5 miliar menjadi Rp3 miliar. Dana lainnya diperoleh dari sejumlah aset.
Dikatakan saat ini posisi saham Pemprov Bali yaitu 34%, padahal idealnya Provinsi Bali jadi pemegang saham mayoritas, yaitu 51%. “Untuk mencapai 51% itu kita masih perlu dana Rp280 miliar. Jadi penguatan modal akan kita lakukan bertahap,” tukasnya.
Saat ini saham tertinggi masih dipegang Kabupaten Badung sekitar 40% lebih di BPD Bali. “Paling lambat 2022 kita bisa capai 51%. Jadi potensi fundamental pembangunan Bali, bisa kita kuasai,” ucap Koster.
Tidak hanya melakukan penguatan modal, juga akan dilakukan berbagai perusahaan mulai dari logo BPD, agar menarik bagi generasi milenial. “Wajah BPD harus dipercantik, agar betul-betul jadi penguatan ekonomi Bali,” tukasnya.
Jadi akan dilakukan pengembangan infrastruktur termasuk gedung dari BPD akan diperluas. Kemudian akan dilakukan peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem pengelolaan dalam pelayanan, sehingga BPD mampu bersaing dengan perkembangan perbankan nasional yang sangat dinamis. *pur
