Mangupura (bisnisbali.com) –Ketua DPRD Badung Putu Parwata memberikan apresiasi terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Badung. “Ini bagian dari pemerintahan bersama,” ujarnya seusai rapat paripurna untuk mendengarkan PU fraksi-fraksi terhadap enam ranperda, Senin (11/11) kemarin.
Menurut politisi asal Kuta Utara tersebut, semua fraksi ada yang memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, ada fraksi yang menyoroti tentang pendapatan asli daerah (PAD) Badung, dan ada pula yang mendesak percepatan infrastruktur. Ini dipastikan sangat baik dan merupakan proses demokrasi.
Sementara soal sampah, katanya, merupakan tanggung jawab bersama. Masalah ini (sampah-red) tak bisa diserahkan kepada pemerintah saja. Masyarakat tiap hari produksi sampah sehingga perlu ikut bertanggung jawab. Karena itu, masyarakat harus mendukung jika nanti pemerintah sudah menetapkan bagaimana pengelolaan sampah di Badung yang dimulai dari TPS, pengolahan dan sebagainya.
Fraksi PDI Perjuangan dalam PU-nya yang dibacakan Nyoman Dirgayusa menyatakan memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah merancang pendapatan asli daerah Rp6,03 triliun, dana perimbangan Rp 515,9 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah Rp306 miliar.
Belanja daerah dirancang Rp6,85 triliun. “Berdasarkan penerima manfaat, sebagian besar merupakan belanja publik yang yang manfaatnya diterima masyarakat yang mencapai 78,78 persen,” katanya.
Sementara Fraksi Partai Golkar dalam PU-nya yang dibacakan oleh Nyoman Suweni menilai pemerintah kurang greget dan monoton karena APBD 2020 mengalami tren pesimis. Sejumlah peluang pun dinilai belum digarap. Fraksi ini mencontohkan sistem penjualan kamar, perjalanan wisata, kuliner dan extra value package yang dikelola secara online maupun offline oleh para agen di Badung belum tersentuh padahal kewenangan jelas ada.Di bagian lain Fraksi Badung Gede dalam PU-nya yang dibacakan Made Wijaya menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian dan pemenuhan air bersih di wilayah Kuta Selatan. Selain itu, fraksi ini meminta pemerintah mencermati penganggaran khususnya anggaran untuk BPJS akibat naiknya premi yang harus ditanggung Pemkab Badung tahun 2020 serta penyelenggaran jaminan kesehatan krama Badung (KBS) sebagai wujud komitmen pemerintah untukmempertahankan universal health coverage (UHC). *adv
